Mamuju, Katinting.com – Memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat Ke-14, PMII Cabang Mamuju menggelar aksi refleksi di depan gedung DPRD Sulbar yang menilai 17 bulan pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub Enny Anggraeny gagal.
Mirisnya lagi, adanya dugaan mafia proyek dilingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat yang hari ini tidak mampu dijelaskan oleh Pemprov Sulbar, komitmen Zero Corruption menjadi pertanyaan besar
Unjukrasa yang dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya sidang paripurna hari jadi Provinsi Sulbar digedung DPRD Sulbar tersebut dihadiri Muspida Provinsi Sulawesi Barat dan tamu undangannya lainnya.
Dalam penyampaiannya, Korlap aksi Heriansyah mengatakan momentum hari jadi Sulbar tidak ada yang istimewa, sebab 17 bulan ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan Sulbar tidak menunjukkan hal yang positif, janji melanjutkan pembangunan yang digemborkan dalam kampanye dianggap hanya omong kosong.
“Bahkan rentang waktu berjalan dua tahun tidak nampak pembangunan fisik atau infrastruktur yang berarti untuk masyarakat Sulawesi Barat,” kata Heriansyah. Sabtu (22/9).
Sambung Heriansyah dalam orasinya, janji kampanye untuk mensejahterahkan rakyat hanya jadi pepesan kosong ABM-ENNY. Slogan maju malaqbi tidak sesuai harapan. Mirisnya lagi, Ali Baal Masdar dalam kepemimpinannya menuai membuat sejumlah kontroversi yang justru memalukan, hanya menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah yang ia buat sendiri.
“14 tahun Provinsi Sulawesi Barat bukannya maju malaqbi malah menjadi Mundur dan Kacau, bahkan terkenalnya hingga tingkat nasional karena suatu kejadian yang memalukan. Seperti mogoknya petugas pelayanan RS Regional hingga ada korban jiwa, kesalahan membacakan teks Pancasila di HUT RI, empat pimpinan DPRD sempat berproses hukum, dan dugaan adanya mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar yang hari ini masih bergulir,” terang Heriansyah.
Sementara itu, Ketua PC PMII Mamuju, Rusdi Nurhadi mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh ABM-ENNY mengalami kemunduran dan tidak berkembang. “Kami menilai ABM-ENNY menunjukkan arah kegagalan, karena tidak adanya kemajuan, baik secara fisik maupun nonfisik, jauh dari kata adil dan makmur”.
Menurut Rusdi, penilaian tersebut bukan tanpa alasan, “Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintah ABM-ENNY, seperti tidak ada pembangunan fisik dan infrastruktur yang kelihatan. Serapan anggaran hanya 35% padahal sudah triwulan ketiga, ini juga akibat dari sejumlah proyek gagal tender dan tidak ada pekerjaan berjalan”.
Sambung Rusdi, Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub Enny Anggraeny menunjukkan disharmoni di Pemprov Sulbar, koordinasi tidak berjalan dalam sejumlah kebijakan dan program. Tugas pengawasan tampak tidak berjalan. Selain itu kata Rusdi, Disharmoni juga tampak antara Gubernur dan DPRD Sulbar, dimana jarang sekali untuk hadir secara langsung berhadapan legislatif sebagai perwakilan rakyat Sulbar pada momen-momen sidang paripurna.
“Mirisnya lagi, adanya dugaan mafia proyek dilingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat yang hari ini tidak mampu dijelaskan oleh Pemprov Sulbar, komitmen Zero Corruption menjadi pertanyaan besar. Kemudian yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai yaitu GTT dan PTT belum dibayarkan,” pungkasnya.
(Anhar)
