Mamuju, Katinting.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel diuji melalui langkah konkret Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Rabu (24/09), DKP Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Program dan Kinerja Individu secara hybrid, yang menandai dimulainya transformasi digital di tubuh dinas tersebut.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, itu menghadirkan sejumlah Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Abd. Wahab Abdi, Herlin, Herman Kadir serta evaluator eksternal, Bayu Aditya Pratama. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran, mulai pejabat eselon III, ASN, non-ASN, hingga staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) via Zoom Meeting.
Dalam pemaparannya, Tim Ahli Herlin menekankan, transformasi digital dalam penyediaan informasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Informasi yang akurat dan bertanggung jawab adalah bagian dari pelayanan dasar yang berkualitas. Ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” tegas Herlin. Ia menambahkan, transparansi informasi adalah pilar utama untuk membangun kepercayaan publik.
Herlin merekomendasikan tiga strategi kunci: optimalisasi media digital, kurasi dan standardisasi informasi, serta penerapan panduan teknis publikasi. Secara spesifik, ia bahkan menyasar strategi Search Engine Optimization (SEO) dengan menekankan penggunaan kata kunci Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga dalam setiap rilis berita.
Baca juga; DKP Sulbar Perkuat Transparansi, Admin Website Ikut Pelatihan Keterbukaan Informasi
Menanggapi rekomendasi itu, Suyuti Marzuki langsung mengambil tindakan. “Kami akan segera membentuk tim publikasi khusus untuk mengelola website resmi dinas. Target kami, setiap informasi yang dirilis DKP menjadi referensi kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Suyuti.
Tidak hanya soal publikasi, transformasi juga akan menyentuh sistem kelembagaan. DKP berencana mengembangkan pengelolaan data dan perizinan kapal penangkap ikan yang lebih terintegrasi. Pendekatan berbasis data ini diharapkan menjadi fondasi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di sektor kelautan dan perikanan.
Rapat evaluasi juga menyoroti sejumlah isu strategis, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergi dengan DKP Kabupaten Majene dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Banggae, serta rencana kunjungan lapangan Tim Ahli Gubernur ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang.
Melalui serangkaian langkah terobosan ini, DKP Sulbar menargetkan terwujudnya visi “Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, Sulbar Berdaya”. Kunci utamanya: tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. (*/Fhatur Anjasmara)
