Mamuju, Katinting.com – DPRD Sulbar menggelar rapat rapat paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi Atas Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di gedung DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (25/6).
Adapun yang anggota DPRD Sulbar dari Fraksi PDIP yakni, Rayu SE (Ketua), H. Ahmad Istiqlal Ismail (Anggota), Drs. H. Andi Itol Syaiful Tinta, MM (Anggota) dan H. Abdul Halim (Anggota).
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDIP menyampaikan Pemandangan umum secara tertulis stas Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dari rilis yang diterima Katinting.com, Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar atas pencapaianya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemerikasaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, namun itu bukan menjadi akhir tahun tujuan pelaksanaan APBD yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.
Sebagaimana dalam penjelasan Gubernur yang disampaikan oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018 telah disampaikan bahwa untuk Pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 1,869 Triliun lebih dan terealisasi sebesar 1,819 Triliun lebih, dengan persentase 97,33 %.
Dibandingkan tahun sebelumnya hal tersebut terus mengalami penurunan, baik secara jumlah maupun persentase. Dimana tahun 2017, Pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 1,876 triliun lebih dan terealisasi sebesar 1,831 Triliun lebih, dengan persentase 97,64 %.
Dari realisasi APBD TA 2018 diperoleh Silpa sebesar Rp. 129 Miliar lebih, ini menunjukkan kinerja yang kurang produktif dibandingkan tahun sebelumnya naik tiga kali lipat, yang pada tahun 2017 hanya diperoleh SILPA sebesar Rp. 41 Milyar lebih.
Terkait penjelasan Gubernur yang telah di sampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, mereka melihat adanya tren negatif, kerja yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan APBD TA 2018, yang mesti lakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak terulang pada pelaksanaan APBD TA 2019 ini.
Lanjut dalam rilisnya, meski jauh dari kata sempurna, kami berharap pada tahun tahun berikutnya pihak eksekutif provinsi Sulbar dapat merealisasikan segala capaian target pendapatan dan belanja sesuai rencana kerja pembangunan, penganggaran serta yang tidak kalah penting hal ini mestilah berdampak nyata bagi peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat di semua kalangan yang ada di Sulbar, yang nyata adanya dilapangan.
Kami juga mengharapkan agar seluruh kepala OPD untuk fokus mengikuti seluruh proses pembahasan di DPRD Sulbar, terutama dalam pembahasan ditingkat Komisi – Komisi dan memaksimalkan kinerjanya.
Sumber : Rilis
Edit : Zulkifli
Comment