Pasangkayu, Katinting.com – DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Rapat yang digelar Komisi I ini bertujuan membahas program kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 14 Januari 2026, di Ruang Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu, Jalan Abdul Muis.
BACA JUGA: Rapat Kerja DPRD Pasangkayu: Mengevaluasi 2025 dan Menyusun Strategi Kesehatan untuk 2026
Rapat dipimpin oleh Arham Bustaman dari Fraksi NasDem yang mewakili Ketua Komisi I. Turut hadir anggota Komisi I Ilham dan Andreas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu Rukman beserta jajarannya, serta perwakilan RSUD yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Kepala Bidang Perencanaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Rukman memaparkan program kerja 2026 sekaligus menyampaikan capaian selama tahun 2025. Sejumlah program prioritas yang sejalan dengan kebijakan nasional dipaparkan, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau seluruh 15 puskesmas di Pasangkayu.
“Untuk CKG, capaian saat ini baru sekitar 17 persen dari target 20 persen penduduk, dengan sasaran bayi, anak-anak, ibu hamil, hingga lansia,” jelas Rukman.
Pada program penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Dinas Kesehatan telah menemukan lebih dari 400 kasus, atau mencapai 85 persen dari target nasional 500 kasus untuk tahun 2025.
Di bidang anggaran, Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp25 miliar untuk pembangunan fisik pada 2025. Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rukman mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan baru dilibatkan dalam penerbitan Sertifikat Laik Sehat dan Sanitasi (SLAS) setelah muncul beberapa polemik.
“Untuk SLAS, saat ini baru empat kabupaten di Sulbar yang telah mengeluarkannya, salah satunya Pasangkayu,” tambahnya.
Rukman menegaskan ketersediaan obat sepanjang 2025 berjalan lancar. Untuk 2026, pihaknya akan memaksimalkan program prioritas dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran.
Usai pemaparan dari Dinas Kesehatan, perwakilan RSUD memaparkan rencana program kerja 2026. Namun, pimpinan rapat Arham Bustaman menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Direktur RSUD dalam berbagai rapat resmi DPRD.
“Banyak hal penting yang harus disampaikan sebagai wakil rakyat. Ketidakhadiran ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga legislatif,” tegas Arham.
Arham juga menyoroti beberapa masalah pelayanan di RSUD Pasangkayu, seperti seringnya pergantian dokter penanganan persalinan, pelayanan pegawai yang kurang ramah, fasilitas yang tidak tertata (seperti alas kaki pengunjung), serta seringnya kekurangan air yang mengganggu pelayanan.
Anggota Komisi I Andreas menambahkan keluhan masyarakat tentang biaya ambulans RSUD yang dinilai membebani, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan di wilayah pelosok.
“Ia meminta transparansi dan pengurangan biaya ambulans. “Kalau bisa, biaya tersebut dipangkas setengahnya agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Andreas.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan transparansi pengelolaan RSUD. Sinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan RSUD diharapkan dapat diperkuat untuk pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Pasangkayu. (Udi)
