Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Komitmen ini dibuktikan melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas secara virtual, Selasa (21/10).
Baca juga; Evaluasi RPJMD Jadi Fokus Utama, Bapperida Sulbar Tata Ulang Tujuan Pembanguna
Dalam pertemuan strategis tersebut, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mewakili Kepala Bapperida, menegaskan bahwa forum adalah momentum penting bagi daerah untuk memastikan standar pelayanan publik nasional tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga aplikatif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan daerah.
“Bapperida Sulawesi Barat berperan sebagai wakil daerah yang konsisten mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan mutu layanan publik. Ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujar Darwis.
Forum ini diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas tak hanya memaparkan konsep Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan guna menyempurnakan kebijakan tersebut.
Menurut Tim Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas, ada 14 jenis layanan yang dirancang menjadi standar pelayanan publik nasional pada 2025, meliputi konsultasi perencanaan dan alokasi anggaran K/L, arahan kebijakan nasional sektor daerah, pelaksanaan KPBU, hingga fasilitasi penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan dan SDG’s.
Adapun rincian 14 layanan tersebut adalah:
-
Konsultasi Perencanaan dan Alokasi Penganggaran bagi K/L
-
Konsultasi Arah Kebijakan Nasional bagi Sektor di Daerah
-
Konsultasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
-
Konsultasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
-
Konsultasi Pemanfaatan Aplikasi KRISNA
-
Konsultasi Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev)
-
Konsultasi Rencana Strategis (Renstra)
-
Konsultasi Satu Data Indonesia
-
Fasilitasi Pendampingan Perencanaan Pembangunan Nasional
-
Fasilitasi Kegiatan Tematis Perencanaan Pembangunan Nasional
-
Fasilitasi Penyusunan Model-Model Pembangunan
-
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional
-
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Nasional
-
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi SDG’s
Kehadiran Bapperida Sulbar dalam forum ini bukan hanya simbol partisipasi, tetapi wujud nyata kontribusi daerah dalam penguatan tata kelola pelayanan publik nasional. Bapperida berharap langkah ini memperkuat sinergi dan mendorong kualitas layanan Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan riil lapangan. (*/Fhatur Anjasmara)
