

Jakarta, Katinting.com – Debat calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4). Calon nomor urut 01 Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin mengatakan selama selama pemerintahan Jokowi-JK, angka ketimpangan turun, kemiskinan turun.
Namun dalam penelusuran kegiatan CEK FAKTA yang juga di ikuti Katinting.com di kantor Google Indonesia, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan. Puri Mahestyanti, Researcher, CORE Indonesia mengatakan selama pemerintahan Jokowi-JK, angka ketimpangan turun, kemiskinan turun. (Ditampilkan dalam gambar grafik)
Dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun menjadi 6,89 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2018.
Dibanding Maret 2018 jumlah penduduk miskin September 2018 di daerah perkotaan turun sebanyak 13,1 ribu orang (dari 10,14 juta orang pada Maret 2018 menjadi 10,13 juta orang pada September 2018). Sementara itu daerah perdesaan turun sebanyak 262,1 ribu orang (dari 15,81 juta orang pada Maret 2018 menjadi 15,54 juta orang pada September 2018).
Garis Kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp 410.670,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 302.022,- (73,54 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 108.648,- (26,46 persen).
Pada September 2018 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,63 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.901.402,-/rumah tangga miskin/bulan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, yang disadur dari Kompas.com (15/1), dikatakan, angka rasio gini bulan September 2018 menurun sebesar 0,007 poin bila dibandingkan dengan September 2017 yang tercatat sebesar 0,391.
Sejumlah faktor mempengaruhi tingkat ketimpangan selama satu tahun ke belakang. Pertama, terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita pada Maret-September 2018. BPS mencatat, 40 persen penduduk terbawah, 40 persen menengah, 20 persen teratas mengalami kenaikan pengeluaran masing-masing 3,55 persen, 3,40 persen dan 1,28 persen. Kedua, di perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen menengah meningkat dibandingkan kelompok penduduk 20 persen teratas. Masing-masing secara berturut-turut tumbuh 4,49 persen, 3,94 persen dan 0,56 persen.
Ketiga, hal serupa juga terjadi di perkotaan. Kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, 20 persen teratas mengalami kenaikan pengeluaran masing-masing 2,97 persen, 2,04 persen dan 0,33 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai provinsi dengan rasio gini tertinggi yakni 0,422. Adapun Provinsi Bangka Belitung tercatat yang terendah dengan rasio gini 0,272. BPS juga mencatat ada 9 provinsi dengan rasio gini di bawah angka rasio gini nasional. Provinsi tersebut yakni DIY, (0,422), Gorontalo (0,417), Jawa Barat (0,405), Papua (0,398), Sulawesi Tenggara (0,392), Papua Barat (0,391), Nusa Tenggara Barat (0,391), DKI Jalarta (0,390) dan Sulawesi Selatan (0,388).
Sumber : BPS – Kompas.com

