banner 728x90
Foto bersama usai acara seminar. (IST)
banner 728x90

Makassar, Katinting.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerjasama dengan Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa menggelar seminar dengan tema “Pemekaran Daerah Alternatif Percepatan Pembangunan” di Makassar, Sulawesi Selatan. Jumat (26/3)

Kegiatan yang berlangsung di Lotus Ball Room A2 Floor Hotel Four Points Jl.A. Djemma Banta Bantaeng dihadiri Wakil ketua DPD RI, DR. H. M. Mahyudin. ST. MM yang membuka acara secara resmi.

Tutur hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Abdul Halim, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Samsul Samad, Anggota DPD RI asal Dapil Sulbar, Ajbar dan Almalik Pababari, Ketua DPRD Polman H. Jufri Mahmud , para anggota DPRD Polman, Wakil Bupati Polman H. M. Natzir Rahmat, Kabag Prokopi Dr. Aco Musaddat, Sekda Polman A. Bebas Maggazali, Jamil Barambangi, Mujirin serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini, elemen KAPP Kabupaten Balanipa kembali menyerukan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan langkah serius untuk mewujudkan harapan besar masyarakat di daerah ini.

Sementara, H. Abdul Halim berharap agar DPD bersama DPR RI mendesak pembukaan moratorium pemekaran.

“Pemerintah pusat segera melakukan revisi undang-undang dan membuka kembali, dan mencabut moratorium pemekaran wilayah Indonesia,” pinta Abdul Halim.

Masih kata Halim, untuk progres pemekaran Kabupaten Balanipa aspek data pendukung sudah lengkap tinggal didorong agar pemerintahan Pusat membuka Moratorium Pemekaran. Ia pun berharap DPD dan anggota partai di DPR RI saling mengsupport untuk mendesak hal tersebut (mencabut moratorium pemekaran wilayah).

“Harapan kita harus ada desakan pembukaan moratorium pemekaran oleh teman-teman DPD dan masing-masing kader partai di daerah yang punya kursi di parlemen untuk menyampaikan ke Anggota DPR RI separtainya untuk membantu mendorong pembukaan moratorium Pemekaran,” pungkas Halim.

Selain menyuarakan DOB Balanipa, Abdul Halim juga memberikan apresiasi dan dukungan serta mengajak seluruh stacholder untuk memberikan dukungan pembentukan DOB Papua agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat tercapai, pendidikan dan kemajuan disegala aspek dan itu yang menjadi dasar untuk memberikan dukungan.

Selain DOB Balanipa bisa segera terwujud, kita juga harus mendukung pembentukan DOB Papua, karena saudara-saudara kita di tanah Papua sangat membutuhkan perkembangan kemajuan Pembangunan disegala bidang.

“Kita harus terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah Otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Kader Megawati Soekarnoputri ini.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPD RI , DR. H. M. Mahyudin mengatakan, pembentukan DOB Balanipa telah memenuhi semua aspek syarat untuk menjadi Otonomi Baru tinggal bagaimana politik wilayah memperjuangkannya.

“Political will juga berkaitan anggaran, jadi memang pemerintah sekarang bukan menolak untuk membiayai hal tersebut tapi memang APBN kurang bagus karena mengalami defisit,” urai Mahyudin.

Lanjut kata Mahyuddin, jika anggaran sudah mulai membaik, moratorium sudah bisa diperbaiki.

“Semua harus berjalan normatif dengan baik , mendapatkan kewajiban yang sama, kita tidak mau ada yang lolos ada yang nggak, setiap daerah harus mendapatkan hak kewajiban profesional yang sama secara objektif sehingga tidak mungkin lolos dari jalan tikus,” kata Mahyudin.

Yang menjadi prioritas pembentukan DOB bagi daerah perbatasan, namun bukan berarti pemekaran untuk DOB Balanipa tidak menjadi prioritas, tutup Mahyudin.

Wakil Bupati Polman dalam sambutannya, mengatakan, mewakili pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan berkomitmen dan siap mendukung komite aksi pencepatan pembangunan Kabupaten Balanipa.

Dengan harapan, pemerintah pusat segera melakukan revisi undang-undang dan membuat kembali, dan mencabut moratorium pemekaran wilayah Indonesia, kata Natsir.

Kepala Balitbangda Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya menuturkan harapan agar Kabupaten Balanipa terbentuk dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Menurut Jamil, usulan pemekaran Kabupaten Balanipa tersebut sudah berpuluh puluh tahun dibicarakan, sehingga, pada hari ini momentum luar biasa. Dirinya berharap pembentukan daerah Balanipa segera bisa terwujud.

(ADV/HMS/Anhar)

Bagikan

Comment