Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menguatkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berpartisipasi aktif dalam Seminar Nasional “Integrasi Ekologi dan Ekonomi: Peran Kesehatan Laut dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan”, Selasa (09/09).
Seminar daring yang dihelat via Zoom Meeting itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelestarian ekosistem laut dengan pengembangan ekonomi kelautan yang inklusif.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, yang hadir sebagai perwakilan bersama timnya, menegaskan relevansi isu kesehatan laut dengan arah pembangunan Sulbar. “Kesehatan laut bukan hanya isu ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi daerah. Bagi Sulawesi Barat, ini menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut,” tegas Dadjwi.
Acara ini menghadirkan paparan dari berbagai kementerian dan lembaga nasional, termasuk Bappenas, Kemenko Marves, KLHK, Kemendagri, dan KKP. Fokus pembahasan mencakup penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), tata kelola wilayah pesisir, serta integrasi prinsip ekonomi biru dalam perencanaan pembangunan.
Partisipasi Bapperida dinilai crucial mengingat seluruh materi seminar selaras dengan visi-misi Kepala Daerah Sulbar yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebagai leading sector perencanaan, Bapperida memegang peran kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan nasional dengan perencanaan di daerah. Lembaga ini bertanggung jawab menyusun prioritas pembangunan berbasis potensi kelautan, mengoordinasikan perangkat daerah, dan mengintegrasikan indikator nasional ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan kembali komitmen tersebut. “Kami di Bapperida berkomitmen menjadikan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Seminar tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
-
Integrasi kebijakan iklim dan kelautan dalam perencanaan pembangunan.
-
Penguatan IKLI sebagai instrumen evaluasi kebijakan.
-
Pembangunan sistem informasi terpadu lintas sektor untuk pemantauan ekosistem laut.
-
Penyusunan regulasi turunan dan mekanisme pendanaan yang inovatif.
-
Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan ekonomi biru.
Partisipasi aktif Bapperida ini menunjukkan kesiapan Pemprov Sulbar untuk menjadi contoh provinsi pesisir yang tangguh. “Melalui tata kelola yang baik, integrasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat siap menjadi contoh provinsi pesisir yang maju dan tetap menjaga kelestarian laut sebagai warisan masa depan,” pungkas Junda Maulana. (*/Fhatur Anjasmara)
