Jakarta, Katinting.com – Muhammad Asri Anas mendampingi Presiden Jokowi pada acara Silaturahmi Pemerintah Desa se-Indonesia (Silatnas) yang dihadiri ribuan kepala desa dan perangkatnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).
Tokoh muda dari Sulbar ini duduk berdampingan Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Dimana, Asri sejak menjadi anggota DPD/MPR RI selama hampir 10 tahun ini, memang kerap bertemu dan mendampingi presiden dalam rangka pembangunan desa di Indonesia.
Acara yang dihadiri sekitar 5.000 kepala desa dan perangkat desa itu, mengaku digagas sendiri Asri Anas selaku ketua umum Bakornas P3KD.
Demi kesuksesan acara, Asri menggandeng DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).
Menurut Asri, Silatnas ini merupakan ajang koordinasi antar kepala desa menghadapi tantangan pembangunan di desa. Sesuai dengan cita-cita untuk membangun dari pinggir Indonesia.
“Silatnas ini menjadi forum evaluasi bersama pembangunan desa yang pertama kali dilaksanakan dalam 4 tahun berjalannya UU Desa,” tutur Asri Anas, Rabu (10/4).
Ia melanjutkan, pertemuan kepala desa dengan presiden serta beberapa menteri juga sebagai wadah mereka untuk menyampaikan gagasan kepada pembuat kebijakan di wilayah pusat.
Sebaliknya, pemerintah dapat memberikan visi jangka panjang terkait dengan pembangunan desa dan nasional.
“Diharapkan melalui forum ini akan menjadi ajang saling memberi masukan untuk perbaikan pembangunan desa di masa yang akan datang,” papar Asri Anas.
Asri menjelaskan, total anggaran Dana Desa selama lima tahun sebesar Rp. 257 triliun. Sehingga besarnya anggaran negara itu harus dibarengi dengan kerja-kerja yang terukur dan bertanggungjawab.
“Jangan lagi ada kepala desa yang tertangkap karena dianggap korupsi, padahal hanya masalah administrasi,” tegas Asri yang juga Caleg DPR RI asal Sulbar dari PAN itu.
Selain kepala negara, tampak hadir pula dalam acara ini Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Eko P Sandjojo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
(Rls)
