Mamuju, Katinting.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Halim, meminta keberadaan dan jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III dievaluasi menyeluruh dan Satuan Kerja (Satker) nya.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan tersebut, selama ini BWS Sulawesi III tidak efektif dalam menjalankan sejumlah program dan Satkernya, sehingga ada sejumlah program bermasalah.
“Jangan nanti ada masalah baru kita tahu keberadaanya, tanpa ada kordinasi sebelumnya,” kata Abdul Halim. Sabtu (11/03).
Salah satu proyek yang center diberitakan bermasalah yakni pembangunan tanggul pengendalian banjir dan penguatan tebing sungai Mamasa yang menelan anggaran Rp 42 milliar tahun 2015 namun roboh padahal baru seminggu dikerjakan.
Sehingga menurutnya, atas persoalan itu Balai Wilayah Sungai dan Satkernya harus bertanggung jawabnya dan perlu dievaluasi total.
Lebih lanjut anggota dewan daerah pemilihan Polewali Mandar ini mengatakan jika selama ini balai banyak program yang tidak efektif dan kurang mendesak diprogramkan, namun itu kerjakan, sehingga menuai banyak masalah, pungkasnya. (Anhar Toribaras)
Comment