Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Junda Maulana menggelar rapat koordinasi penting pada Kamis, 9 Juli 2026. Rapat yang berlangsung di Mamuju ini membahas kesiapan pembangunan fisik dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju, menjelang dimulainya proses pembelajaran.
Berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebenarnya telah dimulai sejak 1 Juli 2026. Tahapan awal mencakup pengecekan bangunan, dilanjutkan dengan mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli, sebelum kegiatan belajar mengajar dijadwalkan dimulai pada 17 Juli.
“Baru saja kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sesuai arahan menteri, tahapan-tahapannya sudah dimulai sejak 1 Juli,” ujar Junda Maulana.
Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari evaluasi progres pembangunan fisik. Hingga saat ini, pembangunan baru mencapai sekitar 80 persen. Dengan kondisi tersebut, target operasional sesuai jadwal awal dinilai sulit untuk direalisasikan.
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka mengambil langkah bijak. Mereka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait untuk membahas kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026. Namun, usulan ini hanya akan diajukan dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan.
“Tadi kita sepakat akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai. Kalau memang memungkinkan, kita akan mengusulkan tanggal tersebut,” jelasnya.
Yang patut diapresiasi adalah komitmen Pemprov Sulbar terhadap keselamatan siswa. Junda Maulana menegaskan bahwa apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
“Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek,” tegas Junda Maulana.
Selain kesiapan gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry, hingga petugas kebersihan yang akan mendukung operasional Sekolah Rakyat harus dipastikan siap sebelum sekolah mulai menerima siswa.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menjadwalkan rapat evaluasi kembali pada 21 Juli 2026. Rapat ini akan menerima laporan kesiapan seluruh perangkat pendukung. Selanjutnya, pada 23 Juli akan dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi bangunan secara langsung.
Apa skenario selanjutnya? Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan mendapat persetujuan dari kementerian, siswa beserta tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. Namun apabila belum disetujui, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya.
“Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung,” tuturnya. (*)
