Mamuju, Katinting.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah. Hal ini ditandai dengan kegiatan perampungan pengisian Action Plan Learning Workshop Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu 24 Juni 2026.
Perampungan pengisian action plan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad serta staf teknis lainnya. Kegiatan berlangsung di Ruang SPBE Corner BPKAD Sulbar.
Kegiatan ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Perampungan action plan ini merupakan tindak lanjut dari partisipasi BPKAD Sulbar dalam workshop nasional yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola fiskal secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Dalam keterangannya, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa penyusunan action plan ini memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Melalui workshop yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, kami mendapatkan berbagai insight dan praktik terbaik dalam pengelolaan fiskal daerah. Action plan yang kami rampungkan ini menjadi panduan konkret bagi BPKAD untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut secara terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa action plan tersebut mencakup langkah-langkah teknis dalam penguatan perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
“Kami menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan agar kebijakan fiskal daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tambahnya.
Dengan rampungnya pengisian action plan ini, diharapkan BPKAD Sulbar dapat semakin adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi serta mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (*/FA)
