*Muhammad Abid (Sekretaris ISKI Sulbar)
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia patut diapresiasi sebagai capaian penting Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Prestasi ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah dan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah dibawah kepemimpinan H. Syamsul Mahmud mampu membangun sistem administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Apresiasi tentu layak diberikan kepada Bupati dan seluruh pihak yang telah bekerja menghadirkan capaian tersebut. Setelah sebelumnya mendapat opini WDP, keberhasilan kembali meraih WTP menjadi sinyal positif bahwa ada kemajuan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Namun, capaian WTP tidak boleh membuat birokrasi merasa cepat puas. Sebab, masyarakat sesungguhnya tidak hanya menilai pemerintah dari laporan keuangan, tetapi juga dari kecepatan pelayanan, respons kerja, dan keseriusan menjalankan visi-misi kepala daerah.
Di sinilah tantangan besar Pemerintah Kabupaten Polman saat ini. Di tengah keinginan bupati H Syamsul Mahmud menghadirkan pemerintahan yang bekerja cepat, tepat, dan profesional, masih terlihat sebagian jajaran birokrasi yang bekerja lamban dan terlalu bergantung pada arahan pimpinan. Padahal, pemerintahan modern membutuhkan aparatur yang mampu membaca kebutuhan kerja, bergerak dengan inisiatif, dan tidak sekadar menunggu instruksi.
Beberapa program pembangunan seharusnya dapat berjalan lebih cepat jika seluruh OPD memiliki ritme kerja yang sama dengan semangat perubahan yang diinginkan Bupati Polewali mandar. Sayangnya, masih ada pola kerja birokrasi yang cenderung pasif, monoton, dan kurang responsif terhadap percepatan pelayanan masyarakat.
Padahal, visi besar pemerintah daerah tidak akan berjalan maksimal jika di level pelaksana belum tumbuh budaya kerja yang aktif, adaptif, dan penuh tanggung jawab. Kepala daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan tim birokrasi yang memiliki semangat kerja dan keberanian mengambil langkah-langkah progresif.
Karena itu, momentum raihan WTP seharusnya menjadi titik evaluasi bagi seluruh OPD. Penghargaan ini jangan hanya menjadi kebanggaan simbolik, tetapi harus diikuti dengan pembenahan kultur birokrasi, peningkatan disiplin kerja, serta lahirnya aparatur yang mampu bekerja lebih cepat dan profesional.
WTP adalah prestasi penting. Tetapi birokrasi yang sigap, responsif, dan mampu bergerak seirama dengan arah kepemimpinan daerah adalah kebutuhan utama masyarakat hari ini. (*)
