Jakarta, Katinting.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrat, Muhammad Zulfikar Suhardi, membantah tudingan bahwa banjir dan bencana hidrometeorologi belakangan ini merupakan akibat kegagalan kebijakan lingkungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi Siap Kawal Pembentukan Kota Mamuju sebagai Daerah Otonom Baru
Menurutnya Muhammad Zulfikar Suhardi, justru pada masa pemerintahan SBY fondasi tata kelola lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan nasional diletakkan secara sistematis.
“Pada era Presiden SBY, fondasi paling penting dalam tata kelola lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan nasional justru diletakkan secara sistematis,” tegas Zulfikar Suhardi di Jakarta, Selasa (16/12).
Legislator muda asal Sulawesi Barat ini menjelaskan bahwa pengesahan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan penetapan RTRWN pada 2008 menjadi fase institusionalisasi tata ruang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kerangka itu mewajibkan hampir semua provinsi dan ratusan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruang yang mengikat, termasuk penegasan kawasan lindung, daerah aliran sungai, dan zona rawan bencana yang hingga kini masih menjadi rujukan utama.
Zulfikar juga menyoroti kebijakan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut sejak 2011 sebagai terobosan besar yang menggeser paradigma pembangunan dari ekspansi tanpa batas menuju kehati-hatian ekologis.
“Menyalahkan kebijakan moratorium atas kerusakan ekologis saat ini adalah kesalahan membaca konteks sejarah. Deforestasi yang masih terjadi lebih disebabkan oleh izin-izin konsesi yang terbit jauh sebelum moratorium diberlakukan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa justru setelah 2015, revisi tata ruang secara masif di banyak daerah melalui perluasan area penggunaan lain, pengurangan kawasan lindung, dan sinkronisasi dengan proyek strategis berbasis lahan telah mempercepat tekanan terhadap hutan dan daerah aliran sungai, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
“Krisis lingkungan hari ini bukan kegagalan fondasi era SBY, melainkan persoalan konsistensi pelaksanaan lintas pemerintahan. Instrumen seperti tata ruang dan moratorium adalah kebijakan jangka panjang yang hanya berhasil jika dijalankan secara disiplin,” tegasnya.
Zulfikar berharap masyarakat dapat membaca kebijakan lingkungan secara adil, berhenti mencari kambing hitam, dan mulai menagih konsistensi dari para pengambil kebijakan.
