Lombok, Katinting.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/09). Rakornas ini mengetengahkan pembacaan kritis atas kondisi demokrasi Indonesia, yang terungkap melalui dinamika Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tren yang bertolak belakang. Sementara IDI tingkat provinsi naik signifikan 1,29 poin menjadi 78,50, IDI tingkat pusat justru merosot 1,27 poin menjadi 81,87. Akibatnya, IDI Nasional hanya naik tipis 0,30 poin ke angka 79,81—masih dalam kategori sedang dan jauh dari target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sebesar 82,48.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si., menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti keterbatasan kebebasan sipil, polarisasi politik identitas, lemahnya integritas pemilu, dan ancaman democratic backsliding.
“Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi menjaga kualitas pemilu dan memperkuat kelembagaan demokrasi. Demokrasi Indonesia harus diperkuat secara substansial, bukan hanya prosedural,” tegas Bahtiar dalam paparannya.
Deputi BPS Ateng Hartono, yang memaparkan data IDI, menjelaskan bahwa penurunan di level pusat terutama disebabkan oleh merosotnya aspek Kebebasan (dari 74,32 menjadi 72,66) dan Kesetaraan (dari 90,12 menjadi 86,44). Sebaliknya, peningkatan di level daerah ditopang oleh perbaikan terbesar pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang melonjak dari 72,00 menjadi 75,67.
Di tengah lanskap nasional yang suram, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatatkan progres. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi, menyatakan IDI provinsi tersebut naik menjadi 74,56. Meski masih berkategori sedang, capaian ini menunjukkan tren positif dan kontras dengan 21 provinsi lain yang justru mengalami penurunan.
“Perkembangan ini tidak lepas dari kerja kolaboratif pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Harapan kami, ke depan kualitas demokrasi di Sulbar semakin menguat, inklusif, dan berdaya tahan,” ujar Sunusi yang hadir mewakili Gubernur Suhardi Duka.
Rakornas juga menekankan pentingnya transisi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Maharani dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan lima agenda utama: penguatan masyarakat sipil, penjaminan kesetaraan akses politik dan ekonomi, tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi, perbaikan sistem kepemiluan dan kepartaian, serta penguatan lembaga demokrasi.
Pesan inti disampaikan oleh Deputi Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, yang mengutip pesan Presiden RI. “Demokrasi kita adalah demokrasi yang sejuk dan damai, yang menghindari kekerasan, adu domba, dan hasut-menghasut,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti, dalam sambutan pembuka menegaskan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk menjawab tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan peta yang terungkap dalam rakornas ini, jalan menuju Indonesia Emas 2045 masih membutuhkan perbaikan fundamental, terutama dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan di tingkat nasional, sembari mempertahankan momentum positif dari daerah. (*/Fhatur Anjasmara)
