Mamuju Tengah, Katinting.com – Puluhan aktivisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggeruduk gedung kantor DPRD Mamuju Tengah, Senin (15/09) kemarin.
Aksi ini geruduk ini, dipicu adanya temuan mereka, berupa praktik kolusi dan nepotisme dalam penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM), oleh para pejabat berwenang di OPD masing masing, hanya memberikan kepada tenaga honorer yang terkait kerabat dan koleganya.
Jadinya melahirkan ketimpangan, membuat sebagian besar tenaga honorer yang telah usang melewati waktu menjadi tenaga honorer di lingkup Pemkab Mamuju Tengah, tidak masuk dalam hasil pengangkatan ASN PPPK paruh waktu di Mamuju Tengah.
“Praktik ini, memupuk kekecewaan kami, harapan kami, bahwa pengangkatan ASN PPPK paruh waktu tidak menyisakan problem, tapi faktanya, ada banyak tenaga honorer kita yang telah masuk data BAKN tidak terbit namanya di pengumuman hasil pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, justru yang keluar adalah nama nama yang baru, ini tidak adil” teriak orator mereka.
Aksi berlangsung dengan tengsi panas, hingga terjadi dorong dorongan antara peserta aksi dan aparat kepolisian yang mengawal aksi mereka. Hingga akhirnya mereda, saat beberapa orang anggota DPRD Mamuju Tengah, siap menerima mereka.
Namun dalam pertemuan antara anggota DPRD dengan massa aksi, suasana panas pun juga terjadi, sebab para pembicara massa aksi meminta DPRD membatalkan, hasil pengumuman yang baru baru diumumkan, karena prosesnya cacat prosudural, panitia pengangkatan dalam hal ini BKPSDM Mamuju Tengah, hanya melihat proses dari administrasi, tanpa melihat dan mengoreksi cara mendapatkan administrasi itu.
“Karenanya, kami desak DPRD keluarkan rekomendasi secara kelembagaan, membatalkan hasil pengumuman tersebut” pinta Ketua PC PMII Mamuju Tengah Muh Nur Syawal.
Ia menyampaikan tuntutan PC PMII Mamuju Tengah dalam bentuk pernyataan sikap, menyampaikan tiga tuntutan utama:
-
Pencopotan Kepala BKPSDM Mamuju Tengah.
-
Revisi terhadap usulan pengangkatan PPPK paruh waktu.
-
Evaluasi kinerja seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Mamuju Tengah
(Fhatur Anjasmara)
