Pare – Pare, Katinting.com –
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak penanganan segera terhadap kerusakan kritis Jaringan Daerah Irigasi (DI) Paku. Infrastruktur vital bagi pertanian ini terus terkikis abrasi yang berlangsung dari tahun ke tahun.
Desakan ini disampaikan dalam Sidang Komisi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Saddang di Parepare, Kamis (11/9). Sidang dihadiri 40 peserta dari unsur pemerintah dan non-pemerintah.
Yang menjadi persoalan utama adalah simpul birokrasi. Meski secara administratif berada di Sulbar, DI Paku berada di bawah kewenangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang. Akibatnya, kerusakan yang terjadi tidak dapat ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, Dinas PUPR Sulbar, maupun Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar (Polman) karena berada di luar lingkup kewenangan mereka.
“DI Paku mengalami kerusakan serius, namun belum tertangani optimal karena berada di luar kewenangan instansi lokal Sulbar,” ungkap Arjanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, yang mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana.
Dalam sidang tersebut, akhirnya dihasilkan rekomendasi untuk peningkatan pemeliharaan dan pembangunan saluran utama DI Paku. Rekomendasi ini diharapkan dapat memicu intervensi dari Balai Besar WS Pompengan Jeneberang selaku instansi yang berwenang.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan betapa vitalnya fungsi irigasi ini. “Keberlanjutan fungsi DI Paku sangat vital bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Sulbar,” tegasnya.
Ia berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti, sejalan dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Sulbar yang menempatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai prioritas.
Kehadiran perwakilan dari berbagai unsur, termasuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dan Lembaga Peduli Lingkungan, menunjukkan tingginya kepentingan bersama atas terselesaikannya masalah ini. Dengan rekomendasi ini, Bapperida optimis penanganan DI Paku dapat direalisasikan untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah. (*/Fhatur Anjasmara)
