Katinting.com, Bontang – Diskusi tapal batas Kampung Sidrap yang digelar Senin (11/8/2025) diwarnai interupsi dari Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (AH). Ia keberatan dengan ucapan moderator yang dinilai merugikan Pemkot Bontang.
Moderator yang juga Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim, Siti Sugianti, sebelumnya menyebut warga Sidrap sebagai “korban administrasi” dari Pemkot Bontang. Pernyataan ini, menurut AH, tidak tepat dan bisa memicu perpecahan.
“Tolong dikoreksi Bu. Jangan bilang korban. Ini bahaya bisa memecah belah,” tegasnya di tengah jalannya diskusi.
AH menekankan, Pemkot Bontang tidak pernah memaksa warga Sidrap untuk mengurus administrasi kependudukan di Bontang. Warga justru mengurus dokumen tersebut karena merasa pelayanan di Bontang lebih efektif.
“Permintaan administrasi itu hak warga negara. Tidak ada paksaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Sidrap yang jumlahnya lebih dari tiga ribu jiwa. Kata dia, secara historis memiliki keterikatan erat dengan Bontang, sehingga wajar jika mereka ingin mendapatkan pelayanan dari Kota Taman.
Menurut AH, selama status wilayah belum jelas, warga Sidrap berisiko terhambat dalam menerima pembangunan dan fasilitas publik.
Diskusi tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, serta Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. (Re)
