Mamuju, Katinting.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Suhardi, berkomitmen memfasilitasi upaya percepatan pembentukan Kota Mamuju melalui Komisi II DPR RI. Hal ini terungkap dalam rapat Forum Perjuangan Kota Mamuju yang digelar di Kantor PKS Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu 3 Agustus 2025.
Ketua Forum Perjuangan Kota Mamuju, H. Sandi, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan yang kelima sejak forum dibentuk. “Alhamdulillah, banyak masukan positif dari berbagai pihak terkait perjuangan ini,” ujarnya.
Salah satu anggota forum, Masramjaya yang juga Tenaga Ahli Gubernur Sulbar mengungkapkan hasil kunjungan tim ke Jakarta.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara, termasuk DPD RI dan DPR RI. Salah satu poin penting adalah perlunya keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga DPRD Provinsi dan pusat,” jelasnya.
Masramjaya menambahkan bahwa Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi—putra Gubernur Sulbar Suhardi Duka—siap memperjuangkan aspirasi ini melalui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. “Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan Mamuju sebagai kota otonom,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keseriusan Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, dalam mendukung langkah ini, termasuk melalui pembangunan balaikota dan alokasi anggaran APBD-P 2025 untuk revisi naskah akademik pemekaran.
Atas arahan Anggota DPD RI Sulbar, Andri Prayoga Putra Singkarru, dan Pimpinan DPD RI, Tamsil Linrung, Bupati Mamuju dan Ketua DPRD setempat telah berkomitmen mengirim surat resmi ke DPD RI dan lembaga terkait. “Mereka langsung merespons dan akan segera menyampaikan surat tersebut,” ungkap Masramjaya.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan partai politik, termasuk Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PBB, PPP, dan Partai Umat, juga membahas strategi terbaik untuk percepatan pembentukan Kota Mamuju. “Kita sedang merumuskan apakah akan memperjuangkan Mamuju sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) atau mengubah status Kabupaten Mamuju menjadi kota,” jelas Masramjaya.
Dukungan politik yang kuat dan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, dan legislator pusat diharapkan mempercepat terwujudnya Kota Mamuju, membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
