Mamuju, Katinting.com – Komitmen Indonesia dalam menekan laju perubahan iklim kembali dipertanyakan, terutama setelah sejumlah kebijakan yang dinilai kontradiktif dengan Kesepakatan Paris.
Meski telah meratifikasi perjanjian ini dalam UU No. 16 Tahun 2016 dan membentuk Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempercepat transisi energi, Indonesia juga masih memberikan ruang bagi industri ekstraktif, termasuk pembangunan PLTU Captive bagi industri besar.
Lebih jauh, dalam 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, muncul wacana kontroversial yang menyiratkan kemungkinan Indonesia keluar dari Kesepakatan Paris. Ditambah lagi, kebijakan deforestasi untuk perluasan sawit serta rencana konversi 20 juta hektare hutan untuk kepentingan pangan dan energi semakin memicu kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di Indonesia.
Dalam dialog yang digelar di Kantor Malaqbi Institute pada Senin (10/2) malam, Agus Mawan, jurnalis Mongabay, menyoroti dampak nyata krisis iklim di Sulbar. Acara ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan.
“Perubahan iklim bukan hanya wacana, tapi nyata terasa. Pola cuaca semakin tidak menentu, kemarau berkepanjangan dan hujan ekstrem semakin sering terjadi. Di pesisir, intrusi air laut dan banjir rob mengancam. Sementara itu, di wilayah daratan, banjir dan longsor terus berulang,” jelas Mawan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih serius dalam menyusun program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bukan untuk menghindari dampaknya, tetapi mengurangi risiko dan kepaparan terhadap bencana yang ditimbulkan.
Mawan juga menekankan peran masyarakat, khususnya anak muda, dalam menghadapi krisis ini.
“Anak muda yang akan hidup lebih lama di planet ini harus menyadari peran mereka. Dengan akses informasi yang luas, mereka bisa mendorong aksi nyata, baik melalui advokasi kebijakan maupun tindakan lokal seperti menanam mangrove dengan metode yang benar,” ujarnya.
Sulawesi Barat baru saja melalui pemilihan umum dan dalam waktu dekat, gubernur baru akan dilantik. Namun, Mawan menyoroti bahwa dalam debat pilkada, isu perubahan iklim kurang mendapat perhatian serius.
“Kita harus mengingatkan pemimpin baru untuk tidak abai terhadap isu ini. Sebab, jika tidak ditangani dengan baik, krisis iklim akan semakin memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sulbar,” katanya.
Mawan pun menutup dengan kutipan inspiratif dari seorang hakim yang membebaskan korban kriminalisasi warga penolak tambang nikel di Sulawesi Tenggara:
“Kita tidak mewarisi bumi dan kekayaan alam ini dari nenek moyang, tetapi sesungguhnya kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita. Jagalah agar kelak mereka juga bisa melihat hijaunya bumi pertiwi.” (Kamin/Zulkifli)
