Mamuju, Katinting.com – Melalui koordinasi yang baik reforma agraria diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia kedepan sehingga penjabaran UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dapat terealisasi dengan baik.
”Konsep pembangunan nasional 2015-2019 berdasarkan nawacita memuat agenda reforma agraria dan membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari daerah dan desa,” kata Ali Baal Masdar saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus dan tugas Reforma Agraria Provinsi Sulbar di Hotel Maleo, Selasa (5/6).
Ali Baal Masdar mengemukakan, pada hakekatnya tujuan dilaksanakannya reformasi agraria sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dimana reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk restribusi tanah, tetapi sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja.
Lebih lanjut, pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reforma agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani atau buruh tani, reforma agraria memainkan peran penting dalam melawan kemiskinan pedesaan.
“Reforma agraria tidak lagi menjadi tugas dari kementerian agraria dan tata ruang atau BPN tetapi menjadi tugas kita semua antara kementerian dan lembaga pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa,” ungkap Ali Baal.
Kepala Kantor Kantor Badan Pertanahan Sulbar, Isda Putera melaporkan, fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat serta berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktifitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, sementara penataan aset produksi malah terabaikan dan berakibat masyarakat marjinal semakin kehilangan akses terhadap tanah.
Ia juga menyebutkan, kondisi tersebut menimbulkan konflik agraria dengan meningkatnya penguasaan tanah skala desa konfersi pengunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih yang tidak berdampak pada masyarakat secara langsung tetapi juga pada program pemerintah seperti ketahan pangan, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup.
“Berdasarkan latar belakang masalah itu pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen untuk memperbaiki hal tersebut melalui reforma agraria,” tandas Isda.
beberapa tujuan dari reforma yaitu, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup kemudian meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki akses kepada sumber ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Sedangkan agenda utama dari reforma agraria yaitu, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria kemudian penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria, kepastian hukum dan legalisasi aset tanah objek reforma agraria, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi objek reforma agraria dan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.
Adapun tugas dari gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi adalah, penyelesaian konflik agraria, mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset, memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat reforma agraria, mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses, memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria dan menyampaikan laporan hasil reforma agraria provinsi kepada gugus tugas reforma agraria pusat.
(ADV/Kominfo/Farid)
Comment