Mamuju Tengah, Katinting.com – Dibanyak tempat di daerah lain, banyak yang mendapatkan penilaian pengelolaam keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi banyak juga pejabatnya yang ditangkap oleh KPK, demikian diungkapkan oleh Basuki Haryono Satgas Pencegahan dan Sosialisasi Korupsi KPK RI Wilayah IV Sulawesi dan Kalimantan, Kamis (22/06) di DPRD Mamuju Tengah.
Dihadapan anggota DPRD Mamuju Tengah yang sempat hadir, dalam rapat koordinasi antara KPK RI dengan DPRD Mamuju Tengah beserta jajarannya, Basuki Haryono menegaskan bahwa hadirnya mereka di DPRD Mamuju Tengah dalam rangka mendorong pencegahaan korupsi dengan meningkatkan pengawasan bersama terhadap terjadinya korupsi.
“WTP tidak menjamin didalamnya, pengelolaan anggaran tidak ada korupsi, sebab di beberapa daerah, banyak daerah yang WTP tapi banyak juga pejabatnya yang ditangkap oleh KPK.” sebut Basuki.
Karenanya, ia berharap dengan sosialisasi pencegahan ini, DPRD Mamuju Tengah semakin semangat bersama sama dalam mendorong pengelolaan keuangan yang jauh dari korupsi. Misalnya program Pokir, itu halal, sebab memiliki landasan hukum yang resmi, untuk dilakukan, ada Permendagrinya.
“Namun yang bermasalah kemudian, jika DPRD melampuai batas kewenangannya, dengan memasuki ruang teknis, menentukan siapa pengelola Pokir, cukup hanya mengusulkan program Pokir tapi tidak beserta dengan yang melaksanakan program tersebut” jelas Basuki.
Ia juga berharap kepada Pemda dan DPRD, kiranya melibatkan media yang profesional dalam pemberitaan, agar semua program Pemda dapat diketahui langsung oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat dengan mudah mengontrol apa yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD melalui media.
“Maka manfaatkan media profesional dalam memberitakan program yang dilaksanakan, Pemda mesti mendorong itu, agar keterbukaan publik benar benar terpenuhi dalam pelaksanaan program” pungkas Basuki. (Fhatur Anjasmara)
