banner 728x90

Dugaan Terjadi Pungli Di Perumahan, Polman Kena Punishment

banner 728x90

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, A Muslim Fattah

Mamuju, Katinting.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, A Muslim Fattah menyesalkan adanya dugaan pungli dalam proses perencanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Polewali Mandar (Polman).

Pungli itu diduga dilakukan oknum lapangan dengan modus permintaan sejumlah uang dari calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.

Akibatnya, daerah ini terkena punishment (hukuman) pengurangan jatah yang mestinya setara dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat.

Karena punishment, akhirnya Polman hanya kebagian 300 unit atau setengah dari jumlah yang diperoleh kabupaten lain sekira 600 hingga 700 unit.

Hal tersebut disampaikan saat rapat bersama dengan dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, di ruang Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, 18 Februari 2020.

Iapun mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian soal ini. Jika bisa, dimasukkan di APBD perubahan atau pokok 2021 untuk dikondisikan.

“Saya berharap perlu perhatian serius bagi pihak terkait, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kita melakukan rapat dan kunjungan ke Dirjen (perumahan rakyat), ini semestinya ada nilai dan manfaat, bukan sekedar seremonial,” harap A Muslim Fattah.

Senada, ketua Komisi III DPRD, Rayu juga mendukung usulan sejawatnya itu, agar pihak perumahan provinsi segera memasukkan program tahun ini agar bisa terealisasi tahun 2021.

Rayu berharap pihak perumahan segera memasukkan perencanaan tahun ini, jangan sampai lambat.

Joko Mulyanto, kepala bidang perumahan dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat, menjelaskan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) akan berjalak sesuai rencana.

Ia juga mengakui jika terjadi pungli oleh oknum lapangan di Polman, yang menyebabkan daerah ini terkena punishment imbas dari itu.

Lain Polman Lain Pula Pasangkayu

Pada rapat ini, anggota Komisi III DPRD Sulawesi Barat dari dapil Pasangkayu, Muhammad Yusri Nur lebih mempersoalkan keterlambatan pengusulan bantuan perbaikan ratusan rumah warga yang rubuh di tiga desa di Pasangkayu dampak gempa 2018.

Kata dia, pasca guncangan dahsyat yang memporak-porandakan kota Palu dan sekitarnya lebih setahun yang lalu, juga berimbas ke wilayah Pasangkayu.

“Kita sudah berkunjung ke sana, kondisinya sangat memprihatinkan. Karena, begitu banyak rumah yang rusak, namun belum mendapat bantuan. Jangankan hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara) saja belum ada. Mereka masih menumpang pada sanak famili,” sebut Yusri.

Lanjut Yusri, setelah reses, bersama dengan anggota Komisi III DPRD Sulbar dan dinas terkait, langsung berkunjung ke Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyampaikan prihal ini.

Pihak Dirjen Perumahan menurut Yusri, sangat menyesalkan lambatnya informasi dan koordinasi atas usulan pemda terkait. Karena, rentang waktunya cukup lama, tapi baru sekarang disampaikan langsung.

Soal BSPS, Yusri menerangkan, Pasangkayu menerima jatah 600 unit. Ia berharap ke depan sebelum pengusulan perencanaan, sebaiknya pemda terkait sudah menyediakan lahan. Karena, pengalamam selama ini, kendala yang dihadapi yaitu pembebasan lahan.

Dan, sebelum pelaksanaan, ia meminta seluruh tim turun memantau, termasuk Komisi III dan dinas Perumahan Dan Pemukiman Sulbar. Itu dilakukan guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan.

Arham Bustaman

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Dugaan Terjadi Pungli Di Perumahan, Polman Kena Punishment"