banner 728x90

Ditengah Warga Harap Kejelasan Ganti Untung, Pembentukan Tim Appraisal Pun Belum Jelas

banner 728x90

Salah satu sketsa gambar bendungan Sungai Budong budong, di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, yang dikeluarkan oleh Kemenpupr RI. (Dok. Internet)

 

Mateng, Katinting.com – Proyek pembangunan bendungan Sungai Budong budong, di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, yang mengharuskan tidak kurang dari enam dusun diwilayah desa itu, masuk dalam bagian kawasan utama lokasi pembangunan megah proyek bagian dari program strategi nasional, berupa program unggulan presiden Joko Widodo di Sulbar khususnya di Mamuju Tengah.

Meski saat ini, sejumlah aktivitas bagian dari pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Sungai Budong budong, sudah ada yang nampak, namun, warga yang lahannya masuk dalam kawasan utama proyek ini, sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan ganti untung atas pembebasan lahan dan tanaman mereka, yang menjadi tanggungjawab dari tim appraisal dalam menaksir dan menghitung harga lahan dan tanaman warga yang terdampak lansung dan tidak lansung.

Meski sebelumnya, Asisten I Pemprop Sulbar, secara singkat menyampaikan bahwa tim appraisal atas program ganti untung pembebasan lahan dan tanaman warga terdampak lansung dan tidak lansung proyek pembangunan bendungan terbesar di Sulbar nantinya, sudah dibentuk, dan itu menjadi ranah Dinas Perumahan dan Penataan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkim Pertanahan) Sulbar.

Namun, saat upaya konfirmasi ke Kepala Disperkim Pertanahan Sulbar, Ince Rahmat Tahir, Kamis (29/07), laman ini mendapatkan penjelasan jika sampai saat ini tim appraisal belum dibentuk, disebabkan saat ini, baik balai sebagai penanggungjawab program pembangunan bendungan Budong budong, di Desa Salulebbo dan Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulbar melalui Kantor ATR BPN Mamuju Tengah, menunggu hasil inventerisasi dari tim yang bekerja saat ini dilapangan.

“Jadi tim appraisal sampai saat ini belum terbentuk, sebab baik balai maupun ATR BPN Sulbar melalui kantor perwakilan ATR BPN Mamuju Tengah, saat ini sedang menunggu hasil inventarisasi dari Satgas A dan Satgas B, nah hasil dari tim ini, menjadi acuan kami membentuk tim appraisal” beber Ince Rahmat.

Mantan camat Tobadak Mamuju Tengah ini, lebih jauh menyampaikan kepada laman ini, bahwa untuk lebih jelasnya, posisi perkembangan persoalan pembangunan proyek bendungan sungai Budong budong di Salulebbo, siapa dan apa yang menjadi tugas Satgas A dan Satgas B ini, diminta menghubungi ATR BPN Sulbar melalui Kepala Kantor ATR BPN Mamuju Tengah.

“Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi ATR BPN Sulbar melalui Kakanta ATR BPN Mamuju Tengah, menanyakan sejauh apa saat ini berjalannya upaya ganti untung pembebasan lahan warga terdampak pembangunan bendungan Sungai Budong budong” jelas Ince Rahmat.

Sementara itu, upaya konfirmasi ke Kepala Kantor ATR BPN Mamuju Tengah, HM Bakri, Jumat (30/07) laman ini tidak mendapatkan banyak informasi kemajuan perkembangan upaya ganti untung atas pembebasan lahan dan tanaman warga, yang terdampak lansung dan tak lansung proyek pembangunan bendungan Sungai Budong budong.

Bahkan ia menyorong laman ini, koordinasinya ke Kantor Wilayah ATR BPN Sulbar, sebab katanya, semua urusan soal rencana pembebasan lahan dan tanaman warga ranahnya disana.

“Terkait masalah proses pembebasan lahan warga terdampak bendungan sungai Budong budong, silahkan di cek ke ATR BPN Sulbar, sebab sampai saat ini, ranahnya masih disana” singkat Bakri melalui pesan instan.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ditengah Warga Harap Kejelasan Ganti Untung, Pembentukan Tim Appraisal Pun Belum Jelas"