Mamuju, Katinting.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perizinan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
Komitmen itu terlihat pada dua kegiatan penting yang berlangsung Senin, 15 Juni 2026. Pertama, Kepala DPMPTSP Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, mengikuti secara daring Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan strategi peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah. Acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka kegiatan dan menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki implementasi SAKIP. Kain Lotong Sembe mengatakan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi. “DPMPTSP Sulbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kedua, di kantor DPMPTSP Sulbar berlangsung kunjungan tim surveyor dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan dalam rangka pengisian Data Penilaian Mandiri Kinerja (PenKin) PTSP serta penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah tahun 2026. Kunjungan dan verifikasi dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP dan diterima Wakil Kepala Dinas, Sekretaris DPMPTSP, Almes Amedian, didampingi pejabat fungsional dan staf terkait.
Kegiatan dirangkaikan dengan serah terima Berita Acara hasil penilaian kinerja PTSP dan PPB. Tim surveyor, termasuk perwakilan PT. Surveyor Indonesia yang mewakili BKPM, melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagai bagian dari proses penilaian.
Sekretaris DPMPTSP Sulbar, Almes Amedian, menyatakan verifikasi dan validasi lapangan merupakan momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat serta pelaku usaha. “Kami terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan agar mendukung investasi dan percepatan pembangunan daerah,” kata Almes.
Kedua agenda ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pemerintah Provinsi berharap perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP secara optimal serta menyusun strategi peningkatan nilai SAKIP sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Melalui langkah-langkah tersebut, DPMPTSP Sulbar mempertegas peranannya dalam memperkuat tata kelola pelayanan perizinan dan investasi untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pembangunan di Sulawesi Barat. (*/FA)
