Mamuju, Katinting.com — Seperti sungai besar yang lahir dari anak sungai-sungai kecil, menyatu dalam alur harmonis menuju muara samudra kemakmuran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Upaya ini memastikan program pemerintah tahun 2027 lebih tepat sasaran, realistis, serta berdampak langsung bagi masyarakat, tak sekadar angka di kertas, melainkan napas nyata di kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Acara itu digelar di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026).
Rakorbangpus menjadi wadah strategis bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia untuk mengoordinasikan penyusunan RKP 2027. Forum ini tak hanya menyinkronkan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas daerah, tapi juga menjadi panggung dialog mendalam guna mewujudkan visi bersama.
Pemerintah pusat menyampaikan tema utama RKP 2027: “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tak hanya tinggi secara kuantitatif, melainkan juga inklusif, menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Indonesia, dari ujung barat hingga timur.
Sebagai fondasi kuat, capaian pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I Tahun 2026 mencatat angka 5,61 persen (year on year). Prestasi ini dinilai sebagai modal vital untuk mempercepat pembangunan nasional melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas daerah, dan pengembangan industri yang berbasis potensi wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., menekankan prinsip perencanaan yang optimistis namun tetap realistis dan terukur. “Izinkan saya mengawali hari ini dengan suatu kepercayaan bahwa perencanaan harus disusun dengan optimis sekaligus realistis. Ambisi ini harus diiringi langkah yang terukur untuk satu tujuan, yakni pertumbuhan yang mendorong kesejahteraan, merata dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya penuh keyakinan.
Menteri juga menegaskan, mulai 2027, rencana kerja pembangunan akan dirancang lebih tajam, konkret, dan sesuai kondisi riil lapangan, tanpa meninggalkan tujuan utama pembangunan nasional. Target pertumbuhan nasional 5,9 hingga 7,5 persen tak mungkin tercapai tanpa dukungan kuat dari daerah. Karenanya, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, didorong tumbuh lebih tinggi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang disesuaikan karakteristik wilayah.
“Kita perlu tumbuh, tidak hanya di Jakarta tapi juga tumbuh di setiap daerah. Catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9–7,5 persen tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah. Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, seperti contoh Sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau Sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama industri dan kemaritiman,” lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Selain mengandalkan APBN, pembiayaan program prioritas nasional juga diarahkan melibatkan sumber non-APBN melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini bertujuan mempercepat pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Menanggapi momentum itu, Amujib menyatakan Rakorbangpus menjadi kesempatan emas bagi Sulawesi Barat memperkuat substansi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, khususnya memastikan program daerah selaras dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi pusat-daerah, baginya, krusial agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan dasar, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
“Forum ini memberi ruang bagi daerah untuk memastikan program prioritas yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Ini penting agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Amujib.
Langkah tersebut sejalan dengan Misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas. Melalui partisipasi aktif dalam Rakorbangpus 2026, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi pusat-daerah demi perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/Fhatur Anjasmara)
