Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengawali rangkaian pembahasan Desk Program Prioritas Nasional (ProSN)/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027. Rapat yang digelar secara daring pada Kamis (5/3/2026) ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan rencana pembangunan kesehatan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, serta perangkat daerah Sulbar seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Pangan Daerah, dan Bapperida Sulbar.
Hadir sebagai pembahas dari Sulbar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Sulbar, Andi Almah Aliuddin. Ia menjelaskan bahwa forum ini membahas dukungan daerah terhadap sejumlah program prioritas nasional di bidang kesehatan. Fokus utama meliputi penanganan stunting, pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Jaminan Kesehatan Nasional, penuntasan penyakit TBC, serta pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di kabupaten.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka agenda pembangunan nasional, yang sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui program Sulbar Sehat.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati sejumlah target yang akan dicapai pada tahun 2027. Di antaranya adalah:
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG): Target cakupan pemeriksaan kesehatan gratis ditetapkan sebesar 55 persen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Program ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, sebagai upaya deteksi dini penyakit, pencegahan, serta pengurangan potensi beban pembiayaan kesehatan di masa mendatang.
Akreditasi Rumah Sakit: Pemerintah daerah menargetkan 80,50 persen rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna pada tahun 2027, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Pengendalian Penyakit Menular: Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat layanan skrining dan deteksi dini terhadap penyakit prioritas seperti tuberkulosis (TB), HIV, malaria, kusta, dan frambusia, serta meningkatkan kapasitas layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan program kesehatan nasional dapat berjalan optimal di daerah.
“Kami memastikan bahwa program prioritas nasional yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan target pembangunan kesehatan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam memperkuat layanan kesehatan primer, termasuk pengembangan puskesmas, kesiapan sumber daya manusia kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan perencanaan pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Barat tahun 2027 semakin terarah dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (*/AR)
