Mamuju, Katinting.com – Penguatan kelembagaan adalah soal bagaimana organisasi mampu menyelaraskan programnya dengan arah perencanaan pembangunan daerah. Hanya dengan begitu, dampaknya akan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Kalimat bernas itu dilontarkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir. Ia hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi, Junda Maulana, dalam pembukaan Rapat Koordinasi MUI se-Sulawesi Barat tahun 2025, Rabu (17/12) di Aula Asrama Haji Transit Mamuju. Hadirin yang memadati ruangan terdiri dari jajaran pengurus MUI provinsi hingga perwakilan enam kabupaten.
Damir menegaskan, lembaga keagamaan seperti MUI bukan sekadar simbol spiritual. Mereka adalah mitra strategis pemerintah yang vital dalam mengawal sekaligus mengawasi perjalanan pembangunan. Untuk mengoptimalkan peran itu, kata dia, MUI perlu membenahi kualitas kelembagaannya.
“Organisasi masyarakat harus paham alur perencanaan pembangunan. Dengan pemahaman itu, mereka bisa memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan kritis dalam penyusunan kebijakan publik,” tegas Damir.
Dalam paparannya yang detail, Damir tidak hanya memaparkan sasaran utama dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD) Sulbar. Ia juga menjelaskan proses teknis perencanaan serta pilar-pilar penguatan kelembagaan ormas, mulai dari tata kelola yang transparan, perencanaan program berbasis data, hingga penguatan sumber daya manusia. Penjelasan ini dimaksudkan agar MUI tak lagi bergerak sendiri, tetapi bisa masuk ke dalam arus utama perencanaan daerah.
Forum strategis tersebut juga menjadi saluran penyampaian pesan penting dari Sekda Sulbar, Junda Maulana, yang diwakilkan oleh Damir. “Pembangunan daerah tidak boleh maju secara ekonomi dan infrastruktur semata. Ia harus berlandaskan nilai keagamaan, moral, dan persatuan,” demikian pesan Maulana yang dibacakan Damir. “MUI dan ormas keagamaan adalah penjaga nilai-nilai itu. Anda adalah mitra pemerintah dan penggerak kesejahteraan umat.”
Rakor ini diharapkan menjadi batu pijakan untuk memperkokoh koordinasi internal MUI se-Sulbar. Lebih jauh, momentum ini dimaksudkan untuk memantapkan peran ulama sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan Sulbar yang lebih maju dan sejahtera—sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Keterlibatan aktif ormas keagamaan dalam panggung perencanaan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Di Mamuju siang itu, pemerintah daerah sedang merajut benang koordinasi yang lebih kuat. Sebuah sinergi yang diharapkan tak berakhir di ruang rapat, tetapi mengalir menjadi kemaslahatan nyata di tengah gempita pembangunan Sulawesi Barat. (*/Fhatur Anjasmara)
