Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pemekaran wilayah. Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menegaskan komitmennya dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Kajian Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju yang digelar di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis (4/12).
BACA JUGA: Para Tokoh dan Praktisi Lakukan Pertemuan Bahas Tindak Lanjut Pembentukan DOB Kota Mamuju
FGD yang menggandeng Universitas Brawijaya Malang ini bertujuan memutakhirkan kajian akademik pemekaran.
Dalam paparannya, Bupati Sutinah menegaskan, pembentukan DOB Kota Mamuju merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif bagi masyarakat.
“Pembentukan DOB bukan sekadar pemekaran wilayah, tetapi ikhtiar menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif,” ujarnya.
Menurutnya, status kota bagi Mamuju yang menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan memfokuskan pengelolaan potensi ekonomi, sosial, budaya, serta mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
FGD ini juga dihadiri Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menyampaikan dukungan penuh pemerintah provinsi. Ia menekankan, kesepakatan pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi telah ada di tingkat masyarakat, kabupaten, dan provinsi.
“Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat. Apabila terbentuk, daerah otonomi baru ini akan mempercepat kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Mamuju. Itulah esensinya,” ungkap Suhardi Duka.
Gubernur Suhardi Duka menyadari adanya moratorium pembentukan daerah otonom baru sejak era Presiden Joko Widodo. Namun, ia menegaskan moratorium tidak sepenuhnya menutup kemungkinan pembentukan daerah baru.
“Dalam perjalanan moratorium, beberapa pembukaan tetap dilakukan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya, apakah Kota Mamuju akan masuk dalam skala prioritas yang dianggap penting oleh pemerintah pusat? Jika iya, maka DOB Kota Mamuju bisa segera dibentuk,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya kajian yang meyakinkan bahwa DOB akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tanpa menambah ketergantungan pada dana pusat.
Ia berjanji akan mengoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong proses ini. “Saya akan menggunakan kewenangan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri kemudian Dirjen Idwil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen yang terkait untuk bisa mendorong dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ini kita butuh satu kota di Provinsi Sulawesi Barat,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Sutinah berharap kajian akademik yang tengah disusun dapat selesai tepat waktu. Dengan demikian, proses lanjutan dapat segera dijadwalkan dengan kementerian terkait.
“Kita berharap hasil kajian ini memberikan dasar kuat agar proses pembentukan DOB Mamuju dapat berjalan sesuai mekanisme dan menjadi prioritas di tingkat pusat,” tandasnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung upaya ini demi peningkatan kesejahteraan.
FGD tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Raja Mamuju Bau Akram Dai, serta perwakilan Universitas Brawijaya. (rfa/Anhar)
