Katinting.com, Sangatta – Walau diguncang penurunan Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memilih tidak berhenti melangkah. Sebanyak 50 program prioritas tetap dipertahankan dalam agenda pembangunan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terpangkas hampir separuh dari tahun sebelumnya.
APBD Kutim tahun depan tercatat turun drastis dari Rp9,2 triliun menjadi Rp4,8 triliun. Meski begitu, Pemkab tidak lantas memutuskan untuk membatalkan program unggulan yang telah dirancang untuk lima tahun ke depan.
“Kalau mau ideal, tentu semua program bisa dijalankan penuh sejak awal. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang turun hampir 50 persen, kita harus melakukan penyesuaian bertahap,” kata M. Syaiful, Plt Sekretaris Bappedda Kutim, Rabu (19/11/2025).
Ia memastikan bahwa seluruh program tetap berjalan, namun waktu pelaksanaan dan cakupannya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Syaiful menekankan bahwa program-program tersebut sudah sesuai dengan visi kepala daerah dan mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri.
“Program tetap berjalan. Mungkin waktunya saja yang bergeser, karena kita juga harus melihat potensi dan prioritas. Ketika nanti ada ruang fiskal yang memungkinkan, bisa saja 50 program itu dijalankan serentak,” ujarnya.
Dalam kondisi keuangan terbatas, pemerintah daerah justru melihat peluang untuk lebih fokus menyalurkan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Mungkin ini saatnya kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini bagian dari proses penyesuaian di awal kepemimpinan,” lanjutnya.
Program yang diusung tersebar dalam tiga kerangka besar: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Beberapa di antaranya seperti bantuan beasiswa hafidz/hafidzah, rumah layak huni, insentif RT sebesar Rp250 juta per tahun, hingga fasilitas kendaraan operasional bagi desa dan RT.
Ada pula inisiatif strategis lain seperti asuransi pertanian, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan jaringan air bersih, internet gratis di sekolah, serta sistem layanan kependudukan digital di desa.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, tidak sekadar infrastruktur besar, tapi juga layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” ujar Syaiful lagi.
Strategi pelaksanaan bertahap, menurutnya, justru membuka ruang untuk evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan, tanpa kehilangan arah dari target utama.
Tak hanya fokus pada efisiensi belanja, Pemkab juga tengah mengembangkan strategi peningkatan PAD serta membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta untuk menutupi kekurangan fiskal tanpa membebani APBD lebih lanjut.
“Ini tentang menjaga arah pembangunan tetap berjalan, walaupun langkahnya tidak bisa sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap bergerak,” tutupnya.
Pemkab Kutim optimistis, melalui adaptasi fiskal yang cermat dan kemitraan strategis, pelaksanaan 50 Program Unggulan akan terus berlanjut demi mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik. (ADV).
