Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Keterbukaan Informasi Tidak Harus “Bertelanjang”, Ini Penjelasannya

Mamuju, Katinting.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Award 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat di Mall Matos Mamuju, Jumat (21/11). Acara ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BACA JUGA: Minta Seluruh Instansi Buka Akses Informasi Publik, Wagub Sulbar: Keterbukaan Informasi adalah Hak Publik, Bukan Hadiah dari Pemerintah

Dalam sambutannya, pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi wujud komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Keterbukaan informasi bukan lagi tuntutan regulasi, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat dan ciri kemajuan daerah,” tegasnya.

Salim menjelaskan bahwa pemerintah yang terbuka akan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik, menciptakan pelayanan berkualitas, serta mempercepat proses pembangunan.

“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan terlibat,” ujarnya.

Meski mendorong transparansi, Wagub juga menekankan pentingnya memperhatikan etika dalam keterbukaan informasi. “Keterbukaan informasi tidak harus bertelanjang, ada yang harus dibatasi karena ada etika. Namun, ketika kita bekerja dengan jujur, tidak perlu takut dengan keterbukaan,” tambahnya.

Wagub Salim mengapresiasi Komisi Informasi Sulbar yang konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik setiap tahun. Ia juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh badan publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal yang berkomitmen meningkatkan standar keterbukaan informasi.

“Pemerintah Provinsi Sulbar mendukung penuh sistem keterbukaan informasi, upaya keterbukaan informasi digital, peningkatan kapasitas PPID, hingga penyediaan layanan cepat yang inklusif. Ini adalah agenda bersama yang akan terus kita dorong,” pungkas Wagub Salim S. Mengga. (*)

 

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat