Jakarta, Katinting.com – Gubernur Sulbar Suhardi Duka melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (5/11), untuk memastikan provinsi yang dipimpinnya memperoleh akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan hidup nasional. Kunjungan ini fokus pada potensi karbon dan kawasan konservasi Sulbar yang mencapai lebih dari 1 juta hektar.
BACA JUGA: Hadapi Efisiensi Anggaran Pusat, Gubernur Sulbar Jajaki Pinjaman Baru ke PT SMI
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulbar memiliki kontribusi signifikan dalam penyerapan karbon nasional, namun belum mendapat manfaat fiskal yang setara.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” tegas Suhardi Duka.
Pemerintah daerah menyiapkan proposal program berdasarkan rencana FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang menjadi skema prioritas pendanaan BPDLH. Kedua program ini termasuk dalam portofolio utama pendanaan hijau Indonesia dengan total mencapai USD 1,72 miliar.
Gubernur SDK juga menyoroti peluang pembiayaan untuk kelompok tani hutan (KTH) melalui skema pinjaman berbunga ringan 3% dengan jaminan pohon produktif, sebagai dukungan langsung bagi masyarakat penjaga hutan.
“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tambah Suhardi Duka.
Ia juga mengungkapkan potensi pemanfaatan Disaster Fund atau Dana Bencana yang dikelola BPDLH untuk membayar asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana, termasuk kemungkinan pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih.
Turut mendampingi Gubernur dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, perwakilan Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan. (*)
