Mamuju, Katinting.com – Menyikapi isu pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasangkayu melakukan kunjungan konsultatif ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan rencana anggaran tahun 2026 agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
BACA JUGA: Koordinasi Antara Provinsi dan Kabupaten Penting Hadapi Dana Transfer Turun
Rombongan DPRD Pasangkayu dipimpin oleh Saifuddin A. Baso dan didampingi anggota Lubis dan Suwandi Saharuddin, serta Sekretaris DPRD Mansur. Dari pihak Bapperida Sulbar, rombongan disambut oleh Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), yang mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana.
Saifuddin A. Baso menegaskan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan program prioritas Pasangkayu tidak terganggu.
“Kami membutuhkan arahan strategis dari pemerintah provinsi untuk menyusun APBD 2026 yang realistis dan efektif, meski dengan sumber daya yang mungkin lebih terbatas,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi intensif untuk mencari langkah strategis menjaga kesinambungan pembangunan. Hasanuddin dari Bapperida Sulbar menanggapi, “Penyusunan anggaran tetap berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026. Poin utamanya adalah menyesuaikan prioritas dan mencari efisiensi tanpa mengorbankan program-program strategis Pasangkayu yang sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.”
Lubis anggota DPRD Pasangkayu, mengatakan, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah untuk lebih menjaga koordinasi yang solid, sinergi yang kuat Kabupaten dan Provinsi.
“Intinya, kami berharap pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Pasangkayu dapat terus berjalan dengan baik meski dalam situasi anggaran yang ketat,” ucapnya. (*)
