Katinting.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mendesak pemerintah kota untuk tidak lagi menunggu campur tangan provinsi dalam mengatasi kendala transportasi di wilayah pesisir, khususnya Kampung Malahing. Menurutnya, keterbatasan mobilitas akibat air laut surut telah lama menjadi keluhan warga dan membutuhkan solusi konkret dalam waktu dekat.
“Masalah ini sudah lama. Kalau kita terus menunggu arahan dari provinsi, masyarakat pesisir akan terus jadi korban,” tegasnya, Senin (14/7/2025).
Ia menilai pengerukan di sekitar dermaga Malahing adalah solusi paling realistis untuk memastikan kapal bisa beroperasi sepanjang waktu. Saat ini, warga harus berjalan jauh ke tengah laut saat air surut, bahkan untuk keperluan mendesak seperti mengevakuasi orang sakit atau ibu melahirkan.
Ia mengakui bahwa laut merupakan kewenangan provinsi, namun menurutnya hal itu tidak seharusnya menghalangi pemerintah kota untuk bertindak. Apalagi jika menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau demi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak masalah kalau pengerukan dilakukan dengan anggaran daerah. Ini bukan soal wilayah administratif semata, tapi soal kemanusiaan,” ujar politisi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif. Ia menyayangkan lambannya progres akibat terlalu bergantung pada rencana pemerintah provinsi yang belum pasti.
“Sampai hari ini belum ada tanda-tanda Malahing masuk dalam rencana prioritas provinsi. Jadi tidak ada salahnya kalau Pemkot lebih progresif dan tidak terpaku pada birokrasi yang lamban,” tandasnya.
Ia pun berharap perencanaan untuk pengerukan dermaga segera dimasukkan dalam anggaran perubahan atau paling lambat tahun anggaran berikutnya.
“Kalau kita serius, ini bisa diselesaikan. Jangan sampai warga terus dibiarkan susah hanya karena kita ragu melangkah,” pungkasnya. (Re)
