Mamuju, Katinting.com– Rencana peningkatan anggaran Polri tahun 2026 memicu pro-kontra, terutama di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja institusi tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemendiklat) Polri, Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana, memaparkan kebutuhan anggaran Polri untuk 2026, meliputi:
– Belanja Pegawai: Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun atau 9,32%)
– Belanja Barang: Rp47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun atau 39,74%)
– Belanja Modal: Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun atau 83,89%)
Kenaikan signifikan ini menuai kritik, terutama karena 46% publik memberikan sentimen negatif terhadap kinerja Polri, berdasarkan data Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Desember 2024.
Pertanyaan tajam muncul terkait transparansi laporan keuangan dan kinerja Polri.
“Polri kerap meminta anggaran besar, tetapi sangat minim dalam pertanggungjawaban publik,” sorot Irfan Pimpinan Kota FPPI Mamuju. Sektor pengadaan barang, yang naik hampir 40%, juga rentan korupsi.
Di tengah polemik anggaran Polri, situasi ekonomi global semakin tidak stabil. tarif impor 32% oleh Amerika Serikat mengancam ekspor Indonesia, termasuk produk perkebunan, pertanian, dan perikanan.
“Ini bukan perdagangan bebas, melainkan imperialisme ekonomi yang memiskinkan negara berkembang,” tegas Irfan.
Jika pemerintah gagal bernegosiasi, dampaknya bisa berupa pengangguran massal dan inflasi yang semakin parah.
“Negara harus berdaulat pangan dan mengurangi ketergantungan pada AS,” tambahnya.
Masyarakat mendesak DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas anggaran Polri sebelum menyetujui kenaikan drastis.
“Di tengah krisis global, fokus harus pada kesejahteraan rakyat, bukan menambah anggaran instansi yang kinerjanya dipertanyakan,”desak Irfan.
Harapannya, pemerintah lebih serius menangani masalah kerakyatan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran negara. (*/Fhatur Anjasmara)
