Mamuju, Katinting.com – Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menerima kunjungan kerja Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Saiful Islam, di ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu (22/03).
Pj. Gubernur Sulawesi barat Carlo B Tewu pada pertemuan tersebut menyampaikan, kiranya pihak perbendaharaan dapat memikirkan sistem dan mekanisme pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dana desa di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, kiranya Dirjen perbendaharaan segera mempersiapkan diri dalam mengiringi penyaluran dan penggunaan dana desa.
“Beberapa pekerjaan yang melibatkan aliran dana segera dilakukan kontrol yang jelas, sehingga terhindar dari kebocoran dana. Bangun komunikasi tidak mesti dalam kedaaan formalitas saja, pendekatan-pendekatan informal dapat dilakukan jika hal tersebut dalam rangka memajukan Provinsi Sulbar,” tandas Carlo.
Ia juga menyampaikan bahwa membangun komunikasi tidak mesti dalam kedaaan formalitas saja, tapi juga bisa dilakukan pendekatan hal-hal yang lain dalam rangka memajukan Sulawesi Barat dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan informal,” ungkap Carlo.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat Saiful Islam mengatakan, kunjungannya tersebut merupakan perkenalan diri sebagai kepala Kanwil baru, serta melaporkan keberadaan Dirjen perbendaharaan serta tugas Menteri Keuangan.
“Hal-hal terkait kebijakan perincian keuangan kepada kemitraan antara perincian keuangan dan pemerintahan daerah.”
Ia menambahkan tiga isu kebijakan yaitu, kebijakan baru adanya penyaluran dana alokasi khusus fisik dan bantuan desa yang nantinya akan disalurkan melalui dirjen perbendaharaan didaerah, kemudian kerja sama untuk pemberdayaan UMKM melalui program kredit usaha rakyat dan kerja sama dengan perbankan. Serta, mengaktifkan analisa kegiatan pihaknya terkait analisa fiskal regional kiranya dapat dimanfaatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap Sulawesi Barat.
“Kementerian keuangan sangat konsen untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari setiap provinsi yang ada terutama di Sulawesi Barat merupakan provinsi baru, jadi konsen kementerian keuangan ditunjukkan dengan upaya memaksimalkan pelayanan kepada stakeholder di Sulbar baik itu satgas pemerintah pusat maupun SKPD. Kerja sama yang intensif dengan mereka untuk pengelolaan APBN secara baik mudah-mudahan bisa memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulbar.” Tutur Saiful Bahar. (ADV/HMS/Farid)
