oleh

Tolak RKUHP, Irfan : Mengancam Kehidupan Bermasyarakat

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam waktu dekat ini Kini, kedua lembaga tersebut tinggal menunggu surat dari Presiden.

Hal tersebut ditentang oleh Muh. Irfan, Kader FPPI Mamuju sebab sejak awal dianggap cacat prosedural dan ditutup-tutupi pembahasan, yang ditengarai di dalamnya mengandung banyak pasal karet, pasal menjebak warga sipil serta mengancam kehidupan bermasyarakat.

“RKUHP ini sudah banyak disoroti oleh kalangan masyarakat, Lembaga NGO dan mahasiswa seluruh Indonesia, bahkan sejak tahun 2019 mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi besar besaran termasuk di Mamuju pada tahun 2019 lalu,” jelas Irfan dalam rilisnya.

Melihat Pemerintah dan DPR ingin kembali melanjutkan pembahasan dan mengetuk palu untuk mengesahkan RKUHP ini tentu kami menolak secara tegas karena banyak masalah di dalamnya, dan itu hal yang substansi serta tidak mencerminkan sisi kemanusiaan serta perlindungan HAM.

“Banyak pasal-pasal yang harus diketahui dalam RKUHP ini kenapa kemudian kita harus menolaknya dari 2019 sampai sekarang, dalam pasal RKUHP masih banyak pasal karet dan multitafsir, dalam pasal tersebut kedepannya bisa berpotensi membungkam masyarakat sipil, kebebasan berpendapat bahkan bisa melanggar hak untuk hidup di tanah sendiri”.

Sambung dijelaskan, karena jika RKUHP ini disahkan, kita selalu masyarakat tidak akan bisa bersuara untuk mengkritik pemerintah, dalam pasal 218 dan 219 kita tidak boleh menghina Presiden karena jika kita menghina Presiden kita akan dikenakan sanksi dalam hal ini penjara maksimal 3,5 tahun dan ratusan juta rupiah, jelas pasal ini sangat represifitas terhadap kita selalu masyarakat karena seolah olah kita dilarang berpendapat, padahal dalam Negara ini penting untuk mengkritik pemangku kebijakan selaku pengambil keputusan agar berhati hati karena masyarakat adalah yang paling utama dalam Negara ini.

Belum lagi soal pasal 240 penghinaan terhadap pemerintah, pasal 353 dan pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga Negara dan pasal 273 tentang perizinan penyelenggaran unjuk rasa dan penyampaian pendapat didepan umum dari beberapa pasal diatas, ini sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang berpendapat didepan umum, terangnya.

Dalam draft RKUHP ada 1. 251 pasal, tentu masih banyak pasal pasal yang tidak pro terhadap masyarakat yang bisa mengkriminalisasi masyarakat kecil, mahasiswa, serta masyarakat yang sering kali mengkritik para pemangku kebijakan, dengan demikian pelanggaran HAM di Indonesia akan semakin menjadi jadi yang sendiri dilakukan oleh pemangku kebijakan melalui aturan aturan yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan.

“Seharusnya DPR dan Pemerintah tidak terburu-buru untuk mengesahkan RKUHP ini, karena aturan aturan yang ada didalam RKUHP ini sangat mengancam kehidupan bermasyarakat, dan pasal pasal yang kontroversial seharusnya dirombak atau bahkan dihapuskan sekalian serta pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam RKUHP, drafnya harus di publis secara umum ke masyarakat agar kita semua mengetahui pasal-pasal yang terkandung dalam RKUHP ini.

Pemerintah tidak boleh egois terhadap masyarakat karena Negara ini perlu orang orang yang baik untuk mengelolanya, bukan malah mementingkan golongan untuk memperkaya diri sendiri, kuncinya.

(Anhar)

Bagikan
banner 728x90

Komentar