Pasangkayu, Katinting.com – Dua staf khusus bupati Pasangkayu menyarankan ketua DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat menggunakan wewenang pengawasan terkait dana pananganan covid-19 yang mengendap berkisar lebih Rp100 miliar.
Ikram Ibrahim dan Ridwan Ali, keduanya mantan anggota DPRD Pasangkayu periode lalu. Mereka berharap jika masalah dana Rp100 miliar dianggap tidak jelas, harusnya fungsi pengawasan DPRD dugunakan.
“Apanya yang tidak jelas? Fahami dulu baru bicara. Kalau memang merasa tidak jelas, kenapa tidak gunakan fungsi pengawasan anda sebagai anggota DPRD. Panggil yang bersangkutan (tim gugus) untum dimitai penjelasan,” kata Ikram menanggapi berita soal dana Rp100 miliar itu.
Sontak saja, hal itu memancing reaksi Alwiaty. Melalui balasan komentar terhadap Ikram di salah satu postingan berita pada hari Selasa, 29 September 2020, ketua DPRD Pasangkayu ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan ke media beberapa hari lalu merupakan realita terkait penanganan covid-19 di daerah ini.
Ketersediaan kantong dan peti jenazah saat seorang warga diduga meninggal karena covid-19 di RSUD Ako, Pasangkayu, yang harus menunggu hingga begitu lama. Pasalnya barang baru dikirim dari Palu, Sulawesi Tengah yang semestinya sudah disiapkan sebelumnya.
“Kalau anggaran itu semua jelas, persediaan plastik (kantong) dan peti buat jenazah yang terindikasi covid itu sudah disiapkan, tidak menunggu berjam-jam dari Palu. Itu salah satu contoh kecil,” jawab Alwiaty.
Menurut kadis Kesehatan Pasangkayu tambah Alwiaty, ada beberapa usulan yang seharusnya di realisasikan, tapi belum disetujui. “Entah siapa yang dimaksud kadis kesehatan itu,” tambah dia.
Selama ini lanjut Alwiaty, apa yang disarankan itu sudah dilakukan di lembaga ini (DPRD) melalui pansus sambil menunggu langkah apa yg harus diambil oleh pohak tim gugus. Pihak pansus juga mengusulkan pembelian alat swab, agar tidak lagi mengirim pengujian (tes swab) ke Mamuju.
Staf khusus lainnya, Ridwan Ali dalam komentar menyebut yang sebenarnya, terbaik dan terbijak bagi Alwiaty selaku ketua DPRD Pasangkayu, sekaligus wakil rakyat, adalah melalui mekanisme hearing ketimbang langsung ke medsos agar kelar masaalahnya.
Jangan sampai ada kesan lain di tahun (masa) politik, tambah Ridwan Ali, sebaiknya hal ini dibawa ke mekanisme pengawasan, karena menurut dia, itu terbaik untuk daerah ini.
Lagi-lagi Alwiaty menjawab spontan, bahwa pihak DPRD melalui pansus sering mengundang pihak tim gugus. Iapun menyerukan kepada staf khusus itu untuk komunikasi langsung dengan ketua pansus biar lebih jelas.
“Rapat yang dilakukan tidak pernah maksimal. Karena yang bisa mengambil keputusan (ketua tim gugus) tidak pernah hadir pada rapat pansus. Itu yang terjadi. Jadi tidak usah diperpanjang. Sebagai staf khusus, kami menerima dengan baik jika ada yg mau dibicarakan bersama. Persoalan apapun jangan dikaitkan dengan politik. Kami profesional,” kata Alwiaty menjawab komentar Ridwan Ali.
Benar saja apa yang disampaikan ketua DPRD Pasangkayu itu, pasalnya, Jumat pekan lalu, 25 September 2020, pihak pansus sudah mengundang bupati Pasangkayu selaku ketua timn gugus, namun tidak hadir.
Bahkan, ketua pansus covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman Yunus menyebut tim gugus tidak serius menangani covid-19. Masalahnya, sebagai penentu kebijakan soal covid-19, ketua tim gugus yang diundang semestinya datang untuk menjelaskan sejauh mana penanganan covid-19 yang telah dilakukan khususnya realokasi anggaran yang bernilai lebih Rp100 miliar tersebut.
Akhir-akhir ini, informasi di tengah masyarakat melalui medsos menjadi simpang siur. Itu didiga, karena tim gugus tidak hadir. Karenanya, ia meminta kepada tim gugus melalui juru bicara agar aktif menyampaikan informasi terbaru (update) terkait perkembangan covid-19.
“Bayangkan saja, begitu ada yang meninggal karena indikasi korona, tapi tidak ada informasi dari juru bicara tim gugus yang menyampaikan hal itu. Kami melihat, ini tidak ada keseriusan. Padahal, ini menyangkut keselematan masyakat kita,” kata Herman Yunus.
Iapun meminta kepada tim gugus agar tidak main-main soal ini. Karena, ini menyangkut keselamatan jiwa orang banyak di atas segalanya. Apalagi tren perekembangan covid sekarang lagi naik, tapi tidak diketahui angkanya. Pasalnya, model skrining tidak jelas.
Arham Bustaman
