Ilustrasi gelombang tsunami Ketika terjadi gempa besar yang menimbulkan efek tsunami. (dok Int)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Usai menghadiri rapat dengan agenda pandangan dan paparan mitigasi bencana tsunami oleh Deputii Bidang Pencegahan BNPB di Jakarta, Rabu (04/09) Pj Gubernur Sulbar, meminta semua Pemda se-Sulawesi Barat sudah harus matang mitigasi bencana.

Pertemuan yang dihadiri oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiah Baharuddin tersebut merupakan respon BNPB terhadap informasi BMKG terkait ancaman tsunami di wilayah Indonesia akibat gempa besar di picu oleh tubrukan lempeng besar pada zona Megathrust.

Dua zona megathrust yang diwaspadai saat ini, akan terjadi gempa adalah Megathrust Mentawai-Suberut dan Megathrust Selat Sunda, sebagaimana yang di rilis oleh BMKG.

Untuk itu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin meminta Pemda se-Sulawesi Barat bersiap menghadapi dampak meluas dari gempa Megathrust Mentawai-Suberut dan Megathrust Selat Sunda, dengan mematangkan mitigas bencana di wilayahnya masing masing.

“Karenanya, saya mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama melakukan upaya kesiapsiagaan, baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural dengan membangun bangunan aman gempa, merencanakan tata ruang pantai yang aman tsunami serta membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika gempa bumi dan tsunami terjadi.” pinta Bahtiar.

Ia memaparkan harus segera ada langkah dan upaya kesiapsiagaan pemerintah akan ancaman seismik gap yang menimbulkan dampak ikutan.

“Tentu sebagai perpanjangan pemerintah pusat, saya menghimbau Pemda, institusi terkait, serta seluruh lapisan masyarakat, siap dengan kemampuan antipatif” beber Bahtiar.

Katanya, Pemda se-Sulawesi Barat mesti sedari sekarang segera melakukan pengecekan alat peringatan dini tsunami, dan alat system komunikasi kebencanaan, jalur evakuasi, serta titik kumpul akhir evakuasi. Ini juga penting dibarengi dengan edukasi mendalam pada masyarakat.

“Jika ini bisa matang, maka koordinasi intensif antara pusat pengendali operasional BPBD masing masing daerah akan terkoordinasi dengan baik, melalui Pusat Data dan Informasi” pungkas Bahtiar. (*/Fhatur Anjasmara)

Bagikan