Mamuju, Katinting.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju akhirnya menjadi penyelenggara uji kompetensi (ukom) jabatan fungsional kesehatan setelah enam tahun penantian.
Uji kompetensi itu digelar guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Ukom merupakan instrumen untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan.
Hasil uji kompetensi itu akan menjadi legalitas pengakuan pejabat fungsional serta menjadi rekomendasi apakah pejabat fungsional itu layak naik jabatan, berpindah jabatan fungsional, serta beralih dari jabatan struktural ke fungsional.
Di Mamuju sendiri, uji kompetensi itu itu terlaksana di Marannu Golden Hotel, Jl. Andi Dai, Kecamatan Mamuju, 2 sampai 4 Oktober 2023.
Diikuti 68 peserta dari lima profesi, yakni dokter, bidan, gizi, administrasi kesehatan, dan perawat. Para peserta tidak perlu merogoh kocek, lantaran semua biaya pelaksanaannya ditanggung Dinkes Mamuju.
Sebagai penyelenggaran, Kabupaten Mamuju patut berbangga hati. Kementerian Kesehatan telah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan uji kompetensi sejak 2017 silam. Namun, Mamuju baru dapat melaksanakannya di tahun 2023 ini.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Dinkes Mamuju, Bachtiar menuturkan, uji kompetensi tersebut merupakan ruang untuk mengasah pengetahuan tenaga kesehatan yang berada di lapangan.
Apalagi, kata dia, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan mereka untuk meningkatkan ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing.
“Caranya dengan mengikuti uji kompetensi, sehingga akan semakin meningatkan profesionalitas tenaga kesehatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan kesehatan yang bermutu masyarakat,” ujar Bachtiar, Selasa 3 Oktober 2023.
Dalam uji kompetensi, Dinkes Mamuju menghadirkan para penguji andal. Memiliki legalitas sebagai penguji serta memiliki kualifikasi di atas para peserta.
“Di mana para penguji ini sudah dilatih oleh Kementerian Kesehatan,” bebernya.
Salah seorang panitia, Mardiah mengaku senang akhirnya Dinkes Mamuju bisa melaksanakan uji kompetensi itu. Bukan tanpa alasan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa menjadi penyelenggaran uji kompetensi.
“Menjadi penyelenggara itu tidak mudah. Harus menyusun dokumen permintaan, ketersediaan tim penguji, serta mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena Mamuju sudah bisa melaksanakan,” ucap Mardiah.
Selain sebagai panitia, Mardiah juga merupakan salah satu peserta uji kompetensi. Sebagai peserta, Mardiah justru lebih bersyukur lagi sebab bisa mengikuti uji kompetensi tanpa biaya.
“Kalau uji kompetensi kan biasanya di luar daerah, di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Untuk ke sana kan perlu biaya juga, sehingga kita sangat terbantu dengan uji kompetensi di Mamuju ini,” tandasnya.
(Advertorial)
