Mamuju, Katinting.com – Saat membuka Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi di Lingkup Pemprov Sulbar, Sekprov Sulbar, H. Ismail Zainuddin berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dapat melakukan suatu gerakan inovasi yang berdampak besar bagi pemerintahan daerah, dan masyarakat Sulbar.
“Saya harapkan saudara-saudara bisa menghasilkan betul-betul di tiap OPD ada gerakan –gerakan kecil, gerakan dahsyat suatu inovasi diinstitusi kita masing-masing,” tutur H. Ismail Zainuddin.
Pada acara tersebut didampingi Kepala Biro Ortala, Masriadi Nadi Atdjo, Sekprov Sulbar mengemukakan, beberapa hal terkait target capaian dalam perubahan kondisi birokrasi Pemprov Sulbar, dimana jumlah pegawai terlalu besar tetapi dari segi profesional masih belum memenuhi standar.
“Terkadang suatu pemerintah lakukan penerimaan pegawai berdasarkan kepentingannya, bukan karena bentuk pelayanan utuh kepada masyarakat, sehingga imbasnya kembali kepada pemerintah daerah Sulawesi Barat itu sendiri. Jumlah pegawai terlalu besar, tapi tidak professional,“ tegas Ismail.
Sebuah pemerintah yang bersih, lanjut Ismail, akan meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Tidak hanya itu, salah satu jalan keluar tersebut dengan melakukan dan mendukung program Presiden tentang Revolusi Mental.
Hal tersebut dapat merubah pola pikir dan tradisi pelayanan pemerintah kepada publik yang tidak memenuhi syarat.
Ketua Panitia, Muzdalifah melaporkan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pola pikir aparatur lingkup Provinsi Sulawesi Barat terhadap fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan road map reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik.
Kegiatan tersebut diikuti 46 orang, terdiri 40 orang mewakili OPD lingkup Pemprov Sulbar dan masing-masing 1 orang utusan pemerintah kabupaten. Adapun sumber anggaran berasal dari APBD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2017 Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 150 juta. (ADV/HMS/Farid)
