banner 728x90

Sejumlah SPBU di Matra di Duga Lakukan Pelanggaran Distribusi BBM

1388 views
banner 728x90
Lukman Umar (Kiri) saat melakukan klarifikasi Manager AMPS Tana Moni

Lukman Umar (Kiri) saat melakukan klarifikasi Manager AMPS Tana Moni

Mamuju, Katinting.com – Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Mamuju Utara (Matra), atas kondisi penyaluran bahan bakar minyak premium dan solar di sejumlah SPBU dan APMS di daerah itu, jajaran Ombudsman Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi (10/06), terhadap Sales excecutive Retail III PT Pertamina dan manager APMS Tana Moni,  terkait dugaan penyimpangan prosedur penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Matra.

Dari hasil laporan masyarakat dan sejumlah bukti temuan tim investigasi Ombudsman Sulbar, sejumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Matra, diduga melakukan pelanggaran proses penyaluran bahan bakar jenis premium dan solar, karena memperjual belikan BBM bersubsidi kepada pihak perusahaan CPO (Crude Palm Oil) atau perusahaan minyak sawit mentah dan pelaku industri.

Manager APMS Tana Moni (Agen Premium Minyak dan Solar), Nasaruddin, Mengatakan Terkait penjualan bahan bakar premium dan solar menggunakan jerigen, Nasaruddin mengaku pembeli harus menyertakan rekomendasi pembelian dari dinas terkait baik bagi nelayan dan para petani.

“Sejauh ini tidak ada pembatasan pembelian BBM dan setiap warga yang ingin melakukan pembelian solar menggunakan jerigen harus melampirkan surat rekomendasi pembelian dari dinas terkait, misalnya keperluan untuk pertanian  harus ada rekomendasi dari dinas pertanian, demikian juga untuk nelayan harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan, Kata Nasaruudin.

Sales excecutive Retail III PT Pertamina, Muhammad Faruk, menjelaskan. Berdasarkan PERPRES sebelumnya Nomor 15 Tahun 2012 dijelaskan aturan  terkait batasan pembelian premium. Namun setelah dikeluarkannya PERPRES baru Nomor 191 Tahun 2014 tidak ada penjelasan yang mengatur pembatasan penyaluran pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

“Melalui PERPRES baru Nomor 191 Tahun 2014 tidak adalagi penjelasan yang mengatur pembatasan pembelian BBM jenis premium, meski sebelumnya ada tapi kan sudah dihapuskan dengan terbitnya PERPRES baru, tapi meski demikian kami akan mengakomodir saran dari Ombudsman Sulbar untuk perbaikan layanan pendistribusian BBM, termasuk di Mamuju Utara,” sebutnya.

Menaggapi hal itu, Kepala perwakilan Ombudsman Lukman Umar, S Pd. MSi. Menyarankan agar Pihak PT. Pertamina dapat membuat regulasi internal yang mengatur batasan pembelian BBM jenis premium dan solar dalam bentuk jerigen, bahkan jika memungkinkan adanya stasiun khusus pengisian jerigen dan sejenisnya, sehingga  layanan  pengisian bahan bakar untuk kendaraan roda dua maupun roda empat dapat berjalan efektif.

“Kami sarankan kepada pihak Pertamina agar dibuat  regulasi terkait pembatasan pembelian BBM dalam bentuk jerigen, karena jika hanya untuk petani atau nelayan jumlah pembelian mereka itu terukur, sementara kondisi yang ditemui dilapangan sangat tidak rasional, apa mungkin petani atau nelayan melakukan pembelian solar sampai ratusan jerigen setiap malam, untuk menghindari permainan oknum, sehingga perlu adanya pembatasan pembelian premium dalam” tutup Lukman.  (Hms)

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.