Karossa, Katinting.com – Anggota Komisi IV DPR RI Dr. H. Suhardi Duka MM serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pantai Karossa juga berlangsung kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat dihadiri perwakilan Dirjen Perkebunan David, Ketua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Firman Argo Waskito dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah H. Arsal Aras dan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
David dari Dirjen Pertanian dalam laporannya sebagai panitia mengatakan tujuan kegiatan untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan produksi pertanian khusus kelapa sawit, bagaimana berbudi daya sawit yang benar, memperbaiki panen dan pasca panen, serta memperbaiki kesejahteraan petani kelapa sawit.
BACA JUGA : Reses di Bambalamotu, SDK Komitmen Perjuangkan Nasib Petani
Kabid Perkebunan, Purno mengatakan, kondisi pertanian di Mamuju Tengah sudah semakin membaik, khusus perkebunan yang memegang peranan dalam berkontribusi terhadap PDRB 71 persen, artinya penghasilan terbesar mayoritas pertanian.
Lanjut kata Purno, Masalah-masalah pertanian umumnya yaitu tidak terbukanya dalam memberikan informasi kepemilikan lahan, dari sisi kelembagaan masih banyak yang belum tergabung dalam kelompok tani. Masalah akses pertanian juga belum bagus sehingga ongkos mahal. Termasuk masalah penyuluh yang tidak semua basic pertanian, ungkapnya.
Suhardi Duka dalam sambutannya, saya hadir untuk menyapa warga, sebagai tugas saya dalam menyapa para pemilih di daerah pemilihan.
Ia mengatakan, kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh pemilih, baik tidaknya pemimpin itu ditentukan oleh pemilih. “Kehadiran saya di Karossa tidak melupakan apa yang diberikan warga Karossa saat pemilihan,” ucapnya.
Demokrasi kita harus diperbaiki supaya bangsa ini baik. Lanjut SDK, saat di DPR saya memilih komisi IV yang mengurusi soal pertanian, karena pemilih saya mayoritas petani.
“Walaupun banyak kebun ta’, ada banyak yang hidup pas-pas, tingkat kesejahteraan rata-rata sama, karena perlakuaannya sama. Sehingga kita bikin Bimtek bagaimana meningkatkan produksi pertanian,” kata SDK.
BACA JUGA : SDK Dorong Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat
Begitu juga replanting dan bibit jangan yang cabutan. Saat ini banyak perusahaan tidak bertanggungjawab dengan infrastruktur, jalan-jalan sawit tidak dirawat lagi. Karena banyak pabrik tanpa kebun.
Pabrik banyak ada baiknya, karena tidak antri dan harga bersaing. Kekurangannya, ada pencurian buat sawit. Kita lagi godok dorong melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) agar bisa menganggaran lahan jalan produksi pertanian.
“Kita mau petani sejahtera berkeadikan. Oleh karena itu, perlu melihat masa depan Indonesia, dengan tidak mau dibodohi. Harapan saya kita untuk berjuang bersama-sama,” pungkasnya.
Seorang petani mengeluhkan tata batas hutan. “Kami minta dengan hormat, bagaimana Karossa bisa di tata ulang tata hutan. Kemana anak cucu kami bertani kalau setiap mau berkebun disebut kawasan hutan”.
Petani lainnya, merupakan pensiunan penyuluh sejak 7 tahun lalu menyampaikan terimakasih kepada Suhardi Duka pernah dibantu 15.000 bibit kecambah. “Dan itu sangat membantu, terimaksih bapak,” ucapnya, sambil berharap bibit atau kecambah yang tersertifikasi sehingga tidak membingungkan petani.
Merespon keluhan petani, Suhardi Duka mengatakan, kawasan hutan bisa dilepas, melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), yang jelas tidak boleh lebih dari 2 Ha per KK (Kepala Keluarga), asal lokasinya bukan hutan rawat itu diusulkan melalui pemerintah kabupaten. Nanti saya usulkan atau bantu ke lingkungan hidup. Soal bibit itu jangan salah membeli pastikan sudah tersertifikasi.
“Masalah bibit atau kecambah ini memang masalah karena ketersediaannya. Sehingga kedepan aspirasi saya khususkan untuk kecambah sehingga bisa dibagi ke petani,” ucapnya.
Saya berharap bisa tetap bekerjasama dengan semua stakeholder di semua tingkatkan, jangan lupa di vaksin, di booster. Agar negara terbebas dari pandemi, imbuhnya.
Menjawab soal infrastruktur, Arsal Aras mengatakan, soal infrastruktur memang diakui apalagi dimasa Pandemi ini, dua tahun terakhir APBD kita (Mamuju Tengah) turun 200 miliar. Sehingga kita ajak kolaborasi dengan pelaku usaha.
Diakui, daerah tidak merasakan kehadiran perusahaan di daerah, karena tidak ada aturan Pemda bisa memungut di perusahaan. Lanjut Aras, yang ada makin banyak sawit makin sejahtera petani jalan makin rusak. Jadi kami berharap ada DBH (Dana Bagi Hasil) dari pemerintah pusat atas keberadaan perusahaan. Harapnya.
(Anhar)
Comments are closed.