Dokumentasi Save the Children. (ist)
banner 728x90

Jakarta, Katinting.com – Save the Children, lembaga internasional yang peduli terhadap anak, menyerukan pentingnya memprioritaskan isu perlindungan anak dalam debat Capres kelima yang akan digelar pada Minggu, 4 Februari 2024.

Dalam konteks politik yang seringkali mengesampingkan isu anak, Save the Children menyoroti bahwa pemilih usia anak memiliki potensi yang signifikan, terutama dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang diikuti oleh sekitar 6.000 anak dan pemilih muda hingga usia 30 tahun sebanyak 31,23% dari total pemilih.

“Partisipasi anak dalam politik seharusnya bukan hanya sebatas kampanye, tetapi juga tentang bagaimana kepentingan mereka diwakili dan diperhatikan dalam agenda kebijakan nasional. Mereka adalah generasi yang akan membentuk masa depan Indonesia,” ujar Tata Sudrajat, Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media – Save the Children Indonesia.

Dalam periode pembangunan lima tahun mendatang, Save the Children menekankan pentingnya membangun resiliensi anak dan keluarga di tengah tantangan ganda, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

Dampak dari perubahan iklim dan disrupsi global, seperti krisis iklim dan kemajuan teknologi informasi, juga menjadi perhatian utama dalam rangka memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak Indonesia.

“Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, khususnya perlindungan anak, guna memastikan kesejahteraan dan resiliensi anak-anak Indonesia di masa depan,” tambah Tata Sudrajat.

Dalam menghadapi debat Capres kelima ini, Save the Children menyoroti beberapa sub tema yang menjadi fokus utama pembangunan perlindungan anak, antara lain:

  1. Kesejahteraan sosial: peningkatan pengasuhan anak, baik dalam keluarga maupun  dalam pengasuhan alternatif. Pola pengasuhan anak saat ini harus responsif terhadap digitalisasi dan masalah kesehatan mental. Masalah perkawinan anak juga harus diturunkan dari 8,06% (2022) juga pemberian dispensasi kawin yang justru meningkat, menjadi 64.200 (2020 dari 23.1000 (2019).
  2. Pendidikan: peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Nasional menjadi 13 tahun sampai SMA termasuk PAUD 1 tahun, agar partisipasi pendidikan terutama SMP dan SMA naik secara nyata.
  3. Teknologi Informasi: Peningkatan literasi internet sehat, penguatan regulasi untuk perlindungan, dan penambahan unit cyber di berbagai Polda yang merespon kejahatan anak di ranah daring.
  4. Kesehatan: Penanganan kematian anak akibat penyakit yang dapat diatasi, peningkatan layanan kesehatan mental, dan mitigasi terhadap masalah kesehatan baru yang mengancam. Akses anak ke BPJS juga masih merupakan tantangan.
  5. Ketenagakerjaan: memperluas upaya penangan pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan dengan pendekatan pentahelix dan kesempatan bekerja untuk orangmuda dengan disabilitas. Jumlah pekerja anak masih 1,05 juta (2021), sedangkan anak yang bekerja masih 3,36 Juta (2020)
  6. SDM: Unit pelayanan pencegahan dan penangan anak sudah berjalan di hampir setengah jumlah kabupaten/kota, namun ,perlu penguatan SDM tenaga perlindungan anak baik melalui pengadaan tenaga baru, peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM, dan akreditas lembaga perlindungan anak. namun keca
  7. Inklusi: Tidak boleh ada seorang pun anak yang tertinggal. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk yang disabilitas, dan berada di kelompok marjinal dan minoritas, harus mendapatkan kesetaraan akses terhadap seluruh layanan dasar.

Dengan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anak, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

(rls/ed:Anhar)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here