Katinting.com, Pasangkayu – Bantuan perumahan rakyat yang ada terletak di desa Bambakoro Kecamatan Lariang, Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat (Sulbar) tidak rampung, akibatnya puluhan warga melakakukan aksi protes saat Ketua Komisi II DPRD Mamuju Utara melakukan kunjungan kerja ketempat perumahan tersebut.
Aksi protes warga, menyampaikan sejumlah keluhannya kepada Saifuddin Baso Ketua Komisi II yang saat itu melakukan kunjungan kerja bersama dengan Kepala Dinas Tata Ruang Mamuju Utara di dampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Warga menyampaikan sejumlah masalah terkait pembangunan perumahan tersebut dihadapan Saifuddin Baso, kadis tata ruang. Warga mengaku, telah melakukan pembayaran uang sebanyak Rp. 700. 000 yang diduga akan digunakan untuk pembayaran lokasi tempat bantuan perumahan rakyat tersebut dibangun, namun sampai saat ini warga penerimah bantuan tidak juga kunjung menerimah bangunan perumahan tersebut, bahkan diketahui kontraktor pelaksana bangunan perumahan rakyat tersebut sudah tidak berada di lokasi perumuhan, warga menduga pihak kontraktor kabur akibat bangunan yang tidak selesai.
Saifuddin Baso pun, berang akibat bangunan bantuan perumahan rakyat ini hanya selesai kurang lebih 30% padahal seyogianya perumahan nelayan tersebut sudah harus dibagikan kepada warga penerimah bantuan, namun karena kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, bangunan yang dibiayai oleh APBN ini terbengkalai.
Ia mengatakan, terkait dengan bangunan yang tidak rampung ini, kita akan tindak lanjuti dengan dinas terkait dan langsung ke Jakarta mempertanyakan soal bantuan ini, karena perumahan ini adalah bantuan dari pusat melalui kementrian perumahan rakyat.
“Mengenai adanya dugaan penyerobotan yang dilakukan pihak kontraktor akan kami cek kebenarannya, karena setahu saya lahan ini dihibahkan ke Pemda dan disertifikatkan untuk itu kami akan memanggil Badan Pertanahan untuk dikonfirmasi terkait dengan itu, soal adanya pungli yang katanya untuk pembayaran lokasi itu akan kami selediki dulu keberadaannya, karena bantuan perumahan ini tidak ada pungli,” terangnya Saifuddin.
Sementara Rahman yang mengaku lahan miliknya diserobot pihak kontraktor, mengancam akan mengambil kembali lokasi miliknya apabila pihak kontraktor tidak melunasi pembayaran yang dijanjikan, “Saya sudah pernah dijanji akan diselesaikan pembayaran lokasi saya, namun sampai saat ini pembayaran tersebut tidak juga saya terima, kalau nantinya lokasi saya diserobot tidak diganti rugi saya akan ambil kembali lokasi saya,” ancamnya.
Lain halnya yang dikeluhakan puluhan warga lainnya yang mengaku telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada oknum mantan kepala desa namun hingga kini bantuan perumahan yang mereka harapkan tidak kunjung selesai dan justru terbengkalai. (Joni)
