Katinting.com, Sulbar – Semakin besarnya dorongan masyarakat kepada Salim Mengga untuk maju sebagai calon Gubernur, seakan tidak terhentikan oleh manuver-manuver pengurus teras Demokrat Sulbar dalam menghalangi langkah purnawirawan TNI tersebut.
Menyusul pernyataan bahwa Demokrat Sulbar hanya akan mengusung SDK sebagai calon tunggal, Syamsul Samad sebagai juru bicara Demokrat menegaskan bahwa, SDK akan di back up tokoh kunci DPP sebagai calon tunggal. Disisi lain, penegasan DPW dan DPC untuk mendukung SDK sebagai gubernur dijadikan barometer loyalitas kader dan pengurus terhadap partai.
Tudingan tidak loyal terhadap partai, dihembuskan kepada Salim Mengga dengan indikator, tidak taat kepada keputusan keputusan Demokrat Sulbar dalam mengusung SDK sebagai calon pilgub Sulbar 2017.
Menanggapi ini, Salim Mengga bahwa langkahnya bukan manuver apalagi gerakan melawan Demokrat. “Anggapan bahwa saya melawan Demokrat itu tidak benar. Saya justru menjalankan mekanisme partai secara benar. Ketum memberikan instruksi untuk mulai bergerak menghadapi Pilgub Sulbar 2017 mendatang. Selain itu, saya punya tanggung jawab terhadap masyarakat Sulbar yang memilih dan mendorong saya,” ungkap Anggota DPR RI ini.
Salim juga mengingatkan pengurus Demokrat tidak tendensis, “Tahapan Pilkada itu masih panjang, biarkan semua kader berkompetisi, tidak usah tendensius. Demokrat kemana-mana membawa SDK sebagai calon gubernur tunggal, sementara DPP memerintahkan untuk membuka pendaftaran penjaringan, yang benar yang mana? Jadi, saya minta pengurus Demokrat Sulbar berilah pendidikan politik yang benar terhadap masyarakat,” tegas Salim.
Tanggapan antipatik pun mulai bermunculan terhadap pola komunikasi Demokrat Sulbar menghadapi pilgub Sulbar 2017.
Peneliti politik dan penggiat survey, Bambang Mappatunru, menyebut langkah Demokrat dalam mengkampanyekan SDK sebagai calon tunggal Demokrat akan tetapi tetap membuka pendaftaran penjaringan cagub, mengundang keraguan publik.
“Demokrat jika sudah kemana-mana mengkampanyekan SDK sebagai calon tunggul, maka membuka pendaftaran penjaringan bisa dituding sebagai mempermainkan kandidat lainnya. Sebaiknya pola komunikasi politik Demokrat dievaluasi, jangan sampai dinilai hanya pencitraan saja. Efek buruknya akan kembali ke partai dan pengurusnya sendiri,” sebut direktur Rumah Data ini. (*)
