Rayu, Ketua Pansus TBS Provinsi Sulawesi Barat
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat  menganggap bahwa sudah puluhan tahun petani-petani sangat dirugikan dengan adanya penetapan TBS oleh pihak perusahaan.

Ketua Pansus TBS, Rayu, mengatakan kejadian yang sangat merugikan warga terkhusus petani kelapa sawit tidak boleh dibiarkan.

“Kita akan bongkar semua kejahatan yang dilakukan grup PT. Astra dan Unggul yang monopoli dalam menetapkan harga sesukanya ini, sehingga Pansus ini lahir untuk mengawal itu semua,” kata Rayu belum lama ini.

Rayu menyampaikan bahwa peraturan yang dibuat oleh Kementrian Pertanian dan Peraturan Gubernur tidak diikuti secara prosedurnya.

“Mereka ini tabrak peraturan Kementrian Pertanian yang sudah dibuat, ini terbukti karena mereka tidak pernah memperlihatkan dokumen-dokumen padahal didalam permentan nomor 14 tahun 2013 jelas diatur bahwa setiap bulan pihak perusahaan harua memperlihatkan dokumen-dokumen, begitupun Pergub sudah diatur didalam dua hari sebelum penetapan harga harus disetor dokumen-dokumennya,” tuturnya.

“Sehinggah ini ada persoalan sangat besar yang harus dihadapi Pansus dan bukan hanya pelanggaran itu saja, tapi kejahatan lainnya juga akan kita bongkar karena dalam aturan Permentan juga diatur bahwa perusahaan mengembalikan empat persen dari penjualan TBS Kelapa Sawit ini kalau dihitung-hitung mencapai ratusan miliar yang tidak pernah dilakukan selam puluhan tahun,” ucap ketua Fraksi PDIP ini.

Saat ini, menurut Pansus TBS sedang mengumpulkan data-data yang melanggar regulasi yang sudah ditetapkan dalam aturan dan akan pidanakan jika ttrrbuki bahwa melanggar hukum.

“Insha Allah kita minta KPPU untuk membantu kami dalam mengunpulkan data-data ini dan akan kita kordinasikan dengan kementrian pertanian,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Pansus, Abdul Rahim, mengatakan bahwa Pansus TBS akan mencari solusi permaslahan terkait harga Sawit yang dicurigai dimanipulasi.

“Kita akan mencari solusi persoalan ini sehingga kita didalam Pansus TBS ini akan menggali lebih dalam lagi dan mengumpulkan data-data yang akurat,” paparnya.

Tidak ada lagi kerugian yang dirasakan dan dialami masyarakat dari perusahaan yang tidak konsisten dalam menjalankan regulasi yang sudah diatur dalam Permentan maupun Pergub yang sudah nyata dan tegas menyebutkan tentang harga tersebut, sedangkan kita melihat perusahaan mau-maunya mengatur dirinya tanpa menaati regulasi yang ada,” urai Ketua Komisi IV ini.

Rahim juga menambahkan bahwa indikasi lainnya juga akan kita bongkar jika terbukti adanya mafia tanah dalam pertanian masyarakat selama ini. “Kita juga akan membongkar, jika ada terbukti mafia tanah yang ikut terlibat dan juga pertanian kelapa sawit ini,” tegasnya.

Selain itu, Syamsul Samad juga menyampaikan bahwa indikasi lain juga akan dibongkar dalam keterlibatan para petinggi pemerintah jika terbukti melakukan permainan harga tersebut.

“Kita akan mengumpulkan data-data jika ada keterlibatan para petinggi pemerintahan dalam permainan harga yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini,” pungkasnya.

“Didalam Pergub sudah diatur bahwa pemerintah wajib mengetahui segala harga kelapa sawit yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri,” tutupnya. (Srf)

Bagikan
Deskripsi gambar...