Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP, saat wawancara dengan sejumlah awak media. (Foto Zulkifli)

Partai politik seharus semua punya lembaga pendidikan politik. Jangan hanya kampanye melulu. Tapi pendidikan politik terabaikan. Jangan katakan nanti bagus kalau masuk politik

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Indeks demokrasi Provinsi Sulbar saat ini berada di urutan ke 32 dari 34 Provinsi Indonesia, dengan persentase 72,26 persen, yang dalam hal ini masuk dalam kategori sedang.

Tersebut diketahui saat kegiatan pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol) di Matos Hotel Mamuju, Senin (17/12).

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP, mengatakan, indeks demokrasi di Sulbar mengalami penurunan. “Kita lihat indeksnya di Sulbar, kita di sedang 72,26 persen, nanti dianggap bagus kalau 80 persen keatas. Di Sulbar lemah, lembaga politik banyak, tetapi hak-hak sipilnya, hak-hak politik nya malah menurun,” ujar Idris, saat wawancara kepada sejumlah awak media usai membuka kegiatan.

IDI ini menunjukkan bahwa, pekerjaan berat bagi kita di Sulbar itu untuk membangun membangun demokrasi yang substansial, ujarnya

Ia menuturkan, demokrasi yang baik adalah, dimana setiap lembaga politik harusnya mampu mengembangkan demokrasi di Indonesia itu selalu mengedepankan hak-hak sipil. Ia menuturkan, meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi hak-hak sipil belum sepenuhnya dicapai.

“Kalau di Sulbar itu masih ada warga negara kita yang tidak menikmati aliran listrik di kampung-kampung. Demokrasi kita ini besar, tetapi hak-hak sipilnya tidak terpenuhi,” katanya.

Untuk mendukung IDIĀ  Sulbar ini agar lebih baik lagi, menurut Idris, kedepan seharusnya DPRD Sulbar lebih banyak bicara substansi, misalnya memperbaiki fungsi legislasi, sebab, semakin baik fungsi legislasi semakin bagus indek demokrasi suatu daerah.

“Salah satunya, legislasi. Jadi makin bagus legislasi itu semakin demokrasi itu. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, kuantitasnya saja kurang, jangan-jangan kualitas nya juga kurang,” ujarnya.

Idris menambahkan, seharus DPRD tidak kehilangan inisiatif, utamanya dalam melahirkan produk hukum yang berkaitan dengan pekembangann ekonomi masyarakat.

“Karena bagi saya semakin miskin inisiatif, akan semakin mandul kita dalam bekerja (dalam tanda kutip, sebutnya) dan tentu akan semakin tidak produktif,” ujarnya.

Mantan Kepala LAN Makassar itu menilai, jika eksekutif lambat merespon hal-hal yang baru berkaitan dengan kebutuhan publik, seharusnya inisiatif the parlement harus muncul.

“Nah inisiatif parlemen baru bisa muncul kalau (mohon maaf), personality dari parlemen itu diisi oleh orang-orang sensitivitas politik dan sosialnya tinggi, jadi tidak mungkin ada hak-hak inisiatif muncul itu kalau tidak sensitif,” kata dia.

Idris menilai, jika sebagian yang mengisi parlemen di Sulawesi Barat, kurang sensitif terhadap kebutuhan publik. “Jadi bukan sensitif tidak punya kapasitas. Tapi tidak sensitif dalam konteks kebutuhan publik,” ucapnya.

Olehnya itu, memasuki pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tahun 2019 mendatang, masyarakat berkesempatan untuk menaikkan kembali IDI Sulbar yang masih dianggap mendapat predikat buruk, utamanya dari aspek kebebasan sipil.

“Karena biasanya demokrasi itu juga sangat personal jadi kalau orang-orangnya independen, kritis. Saya yakin itulah yang akan mem-push level indeks demokrasi kita.”

Sambung kata Idris, Justru kualitas pemilu itu ditentukan dari hasilnya, bukan pada jumlah yang dipilih. Tetapi sebagai warga negara cerdas memilih orang-orang yang representasi warga negara yang bisa mewakili sensitifitas tadi, karena dia tahu. Kalau orang-orang yang dipilih karena politik uang, itu udah terkontaminasi demokrasi kita. Sebutnya.

Olehnya itu, paradigma masyarakat harus dirubah melalui pendidikan politik. Ia juga menghimbau kepada partai politik untuk memainkan perannya. Dimana, seharusnya sebagian besar dana politik itu digunakan untuk pendidikan politik.

“Partai politik seharus semua punya lembaga pendidikan politik. Jangan hanya kampanye melulu. Tapi pendidikan politik terabaikan. Jangan katakan nanti bagus kalau masuk politik,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga menyayangkan, sedikitnya perserta yang hadir dalam diskusi indeks demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar. Padahal, diskusi tersebut membutuhkan banyak masukan terkait kemajuan demokrasi di masa mendatang.

“Padahal kita selalu bicara soal demokrasi yang lebih maturitas. Nah, gimana mau baik kalau seperti ini,” tutup Idris.

(Zulkifli)

Bagikan
Deskripsi gambar...