banner 728x90

Politisi PDIP Sulbar Geram Sikap Perusahaan Sawit Yang Tak Mau Kompromi Untuk Petani

banner 728x90
Rayu saat mengikuti penentuan indeks K

Rayu saat mengikuti penentuan indeks K

 

Katinting.com, Mamuju – Penentuan indeks “K” untuk menentukan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berlangsung alot kemarin hanya menghasilkan kesepakatan sementara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dihadiri dihadiri sejumlah ketua kelompok-kelompok tani, ketua Apkasindo Sulbar Andi Kasruddin, ketua Gapki cabang Sulawesi Muhtar Tanong, pihak perusahaan kelapa sawit PT. Unggul WTL, PT. Letawa, PT. Pasangkayu, PT. Surya Raya Lestari, PT. Manakarra Unggul dan anggota komisi II DPRD provinsi Sulbar Rayu, SE.

Tidak adanya kesepakatan bersama antara petani dan pihak perusahaan membuat politisi PDI Perjuangan Sulbar Rayu SE geram terhadap pihak perusahaan yang tidak mau kompromi. Ia pun menekankan untuk segera lahirnya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat yang melindungi produksi petani kelapa sawit, dengan standar indeks K yang rasional dengan melibatkan semua pihak sehingga bisa mencapai standar 80% bahkan lebih.

“Ini tidak bisa dibiarkan, selalunya petani yang dirugikan kalau begitu, dihampir semua wilayah Indonesia itu tidak ada lagi Indeks K dibawah 80 persen, sedangkan disini hanya bermain di 70 sampai 72 persen. Padahal kualitas produksi sawit kita disini gold atau terbaik. Sehingga ini harus didorong transparan dalam penentuan indeks K, sampai pada melahirkan peraturan gubernur untuk melindungi petani,” katanya kepada katinting.com, Kamis (07/04).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 10.00 pagi baru berakhir sore pukul 15.00 lewat tidak menemui kepakatan penentuan harga TBS yang awalnya petani menginginkan indek “K” 80%, namun pada akhirnya dari rata-rata 72% petani hanya menginginkan 78% dan juga tidak disepakati oleh pihak perusahaan yang hadir, bahkan ketua Gapki Muhtar Tanong dan sejumlah pihak perusahaan tidak menghadiri kegiatan sampai selesai dan memilih pulang lebih awal.

Oleh pihak perkebunan dan petani pun menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara hasil rapat dengan 5 poin.

Pertama, tim menetapkan indeks K sebesar 78%.

Kedua, indeks K 78% akan dilakukan perubahan apabila hasil pengkajian data-data yang diusulkan oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit) mengalami perubahan.

Ketiga, Pengkajian data-data pendukung indeks K akan dilakukan bulan April 2016, dan apabila pada bulan itu tidak dilakukan pengkajian maka indeks K sebesar 78% diberlakukan.

Keempat, Penetapan harga TBS dilakukan 4 (empat) kali dalam sebulan.

Kelima, Pada setiap rapat penetapan indeks K diihadiri oleh direksi atau pihak yang dapat mengambil keputusan, dan wajib membawa data-data pendukung perhitungan indek K. (Anhar Toribaras)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.