Foto bersama Pansus TBS dan Pj. Gubernur Sulbar
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Menindak lanjuti aspirasi masyarakat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat membentuk Pansus TBS untuk menguak sejumlah kejanggalan dalam penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS) di Provinsi Sulawesi Barat.

Rayu SE, sebagai ketua Pansus TBS mengatakan bahwa dalam perjuangan Pansus TBS butuh dukungan semua pihak, termasuk pihak eksekutif. Untuk itu, Pansus TBS secara bersama-sama bertandang ke kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang diterima langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Carlo Brix Tewu, Kamis (02/03) sore.

Saat pertemuan tersebut Carlo Brix Tewu juga ada Kapolda Sulbar Brigjend Pol Nandang, Kepala BNN Provinsi dan Kepala BI Sulbar yang baru, kepala Biro Humas dan Protokoler Eman Hermawan dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Anggota Pansus berjumlah 22 orang, namun saat pertemuan tersebut Ketua Pansus Rayu ditemani Sekertaris Jumiati Andi Mahmud, Tomi, Muhammad Taufan dan Abdul Rahim.

Rayu saat menjelaskan persoalan penetapan harga TBS saat bertandang di kantor Gubernur Sulbar

Rayu kepada Pj. Gubernur Sulbar menjelaskan secara gamblang sejumlah persoalan dalam penetapan Harga TBS di Provinsi Sulawei Barat, “Sudah puluh tahun hasil petani kita di ‘Rampok’ oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di Sulbar, mereka tidak jujur dalam penetapan harga TBS. Mereka telah menabrak aturan yang ada, ini telah kami amati dan kemudian atas aspirasi masyarakat, DPRD Sulbar membentuk Pansus untuk menyelidiki hal ini,” jelasnya.

Sambung ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulbar ini mengatakan, jelas dalam aturan Permentan dan diperguat oleh Pergub bahwa dalam penetapan harga TBS sebelum penetapan, perusahaan kelapa sawit harus menyetor data-data penjualan atau invoice mereka untuk kemudian dilakukan penghitungannya sesuai item indeks ‘K’, tapi itu mereka tidak lakukan.

Sehingga kami kuat dugaan, sambung Anggota DPRD Dapil Mamuju Utara, disini ada indikasi pengemplangan pajak yang besar, belum lagi ada nilai empat persen yang harus dikembalikan kepada petani jika buahnya baik masuk keperusahaan, dan itu tidak pernah dilakukan, belum lagi dugaan lainnya soal adanya penggunaan bahan bakar bersubdisi, monopoli dua perusahaan kelap sawit ini kuat dugaan ada permainan dalam penentuan harga TBS dan ini akan kami laporkan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), jelas Rayu.

“Kami telah memiliki dan membawa sejumlah data-data pendukung pak, dan kami serahkan untuk dibantu di backup. Di Kalimantan Timur saja itu harganya jauh beda dengan disini padahl mereka menjualnya ke Sulbar, sedangkan kualitas kelapa sawit kita di Sulbar itu Gold, jadi cukup banyak kejanggalan. Bahkan kami hitung-hitungan dari selisih seratus sampai duratus rupiah saja harga TBS yang mereka ‘rampok’ dari petani itu bisa sampai puluhan miliar uang petani yang gelapkan,” tegas anggota DPRD yang telah tiga periode ini.

Pertemuan Pansus TBS dengan Pj. Gubernur Sulbar

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu mengatakan akan mendukung kerja-kerja Pansus TBS, dan meminta untuk dilaporkan sejumlah kejanggalan kepada kepolisian, sehingga bisa dilakukan penyidikan yang serius.

“Saya mendukung kerja-kerja Pansus, kalau dugaannya demikian laporkan kepada kepolisian agar ada jalan untuk dilakukan penyidikan, bisa diteruskan ke atas dan bisa turun dari Bareskrim untuk melakukan penyidikan,” kata Carlo Brix Tewu.

Sambung Jendral Bintang Dua tersebut, silahkan bapak-bapak berkerja sesuai tugasnya, kita akan dukung dalam berkerja.

Menyambung pernyataan Pj. Gubernur, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang mengatakan, ini bisa masuk kategori  tindak pidana ekonomi, kalau ada laporan bisa diteruskan dan akan turun Bareskrim, tandasnya. (ADV/Anhar)

 

Bagikan
Deskripsi gambar...